JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpinnya adalah poros utama pemerintahan. Sebagai poros pemerintahan, Kemendagri terus membenahi layanan pada masyarakat. Terutama layanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Layanan ini antara lain mencakup pelayanan penerbitan akta kelahiran online. Diharapkan dengan layanan akta online, masyarakat dapat membuat akta kelahiran dari rumah. Jadi tidak perlu lagi datang ke dinas dukcapil.
” Dokumen akta dicetak dari rumah pemohon. Saya meyakini bahwa akta kelahiran online akan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akta kelahiran,” kata Tjahjo di acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Melampaui 1000 Lembaga Pengguna Data Kependudukan dirangkai dengan Pencanangan Kedaulatan Data Kependudukan di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (15/8).
Tidak hanya layanan online akta kependudukan kata Tjahjo, pihaknya juga berusaha keras agat perekaman dan pencetakan KTP el bisa cepat waktu. Dan telah dicanangkan perekaman dan pencetakan KTP el hanya dalam waktu 1 satu jam saja. Tentu bukan perkara mudah. Karena ini terkait dengan ketersediaan jaringan listrik dan komputer. Tapi Tjahjo optimistis hal itu bisa diwujudkan. Terkait ketersediaan blanko KTP el, Tjahjo memastikan ketersediaan blangko KTP-el sangat tercukupi.
“Sehingga seluruh kalangan tidak perlu khawatir kehabisan blangko. Apabila ada dinas dukcapil yang kehabisan blangko agar segera menghubungi pemerintah pusat yakni Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri,” katanya.
Menurut Tjahjo, penyederhanaan prosedur memberikan kemudahan bagi penduduk. Jadi sekarang warga yang ingin membuat KTP el cukup datang ke tempat layanan dengan menunjukkan fotocopi Kartu Keluarga (KK) tanpa perlu surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan ataupun kecamatan. Selain itu, pengurusan untuk semua dokumen kependudukan mulai dari KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain semuanya gratis.
“Kami juga terus melakukan layanan inovasi jemput bola dalam menuntaskan perekaman KTP el misalnya Ditjen Dukcapil telah melakukan jemput bola perekaman KTP el di kantor-kantor, sekolah, Suku Badui Banten, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya,” kata Tjahjo.
Kepada para para lembaga pengguna yang baru saja menandatangani perjanjian kerjasama, Tjahjo mengharapkan jangan hanya mengejar serimonial saja. Namun betul-betul implementatif di tataran operasional. Sehingga data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya juga ingin mengingatkan kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP el akan dapat kehilangan hak pilihnya pada pileg dan Pilpres tahun 2019,” kata dia.
Karena itu, masyarakat kata Tjahjo harus pro aktif melakukan perekaman. Apabila masyarakat tidak segera melakukan perekaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 maka data kependudukannya akan diblokir. Data kependudukan masyarakat akan diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan melakukan perekaman.
Jamin Hak Pilih
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah akan bekerja keras menjamin hak pilih warga di pemilihan presiden 2019. Namun warga yang sudah punya hak pilih pun diminta pro aktif merekam datanya. Sehingga mereka cepat punya KTP elektronik. Prinsipnya pemerintah lewat Dinas Kependudukan akan cepat melayani.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyerap data dari Dukcapil kita. Saya kira enggak ada masalah, yang penting masyarakat mau pro aktif dan jajaran pemdanya mau melayani,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat lakukan kunjungan kerja di Kantor Pemerintah Kota Semarang, Senin (13/8).
Saat ini, lanjut Tjahjo yang jadi konsen pemerintah adalah menjamin hak pilih warga yang masuk kategori pemilih pemula. Sebab banyak remaja yang saat hari H pemungutan suara telah berhak memilih. Data tentang para pemilih pemula itu sendiri telah disusun. Tinggal sekarang, mereka yang jadi pemilih pemula juga pro aktif. Pemerintah sendiri tetap bekerja keras melakukan layanan jemput boka
“Hanya bagaimana warga masyarakat yang remaja yang hari H-nya masuk di usia punya hak pilih juga harus pro aktif, mengurus KTP el- nya sehingga dipastikan namanya masuk di DPT di tiap TPS,” ujarnya.
Mengenai perekaman sendiri, kata dia, progresnya menggembirakan. Secara keseluruhan perekaman telah mencapai 97,6%. Pun di luar negeri, perekaman aktif digalakkan.
“Sisanya tolong masyarakat untuk pro aktif,” katanya.
Sementara terkait data ganda kependudukan, menurut Tjahjo, memang masih ada. Setidaknya, ada ada 2 jutaan data ganda yang terdata. Ia harap, penduduk atau warga pro aktif pula. Misal, yang masih terdata di tempat lama, untuk menghapus karena telah pindah domisili.
“Yang datanya ganda dikembalikan kepada yang bersangkutan. Saya saja sempat double nama, setelah saya cek silahkan dihapus. Ada kemauan karena kedepan 2024 nanti harus fix betul berapa jumlah penduduknya, tiap tahun tambah berapa, yang meninggal berapa sehingga mulai akte kelahiran, akte kematian, KTP el, KK harus fix. Terbanyak warga kita yang sudah pindah (data ganda). Yang sudah pindah begitu statusnya belum berubahnya status, atau punya gelar kemudian minta perubahan KTP el,” tutur Tjahjo. (Enrico N. Abdielli)
