PALU- Pemimpin pemerintahan tidak boleh anti kritik dan sensitif reaksioner, sebab kedudukan politik yang disandangnya adalah mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan pula kepada rakyat. Hal ini ditegaskan Eva Susanti Bande Tanggapan Eva Bande, pejuang agraria yang baru saja mendapatkan Yap Thiam Hien Award, terkait perseteruan Yahdi Basma dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola belakangan ini.
“Baiknya persoalan pribadi yang melibatkan pejabat publik dari ruang eksekutif versus legislatif baiknya diselesaikan dengan cara yang sedapat mungkin menghindari reaksi publik. Karena keadaan mental warga Pasigala belum kembali utuh sepenuhnya. Menjadi repot kalau urusan seperti ini digiring ke ranah hukum. Efek dominonya kuat, dan rentan kepentingan pihak-pihak lain yang menyulut bara menjadi api,” ujarnya kepada Bergelora.com di Palu, Selasa (9/7).
Ia menegaskan agar Longki Janggola sebagai penguasa daerah yang rawan bencana seperti Sulawesi Tengah, mestinya berjiwa besar. Jauh lebih baik duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kerendahan hati masing-masing pihak.
“Sampai sekarang nasib ribuan warga terdampak bencana gempa, tsunami, dan tanah bergerak masih terkurung penderitaan. Sementara pemimpin daerah justru lebih disibukkan dengan urusan pribadi yang tidak penting. Sangat tidak sebanding nasib ribuan rakyat dengan pencemaran nama baik. Padahal sikap baik terhadap warga terdampak bencana jauh lebih mulia dari pada urusan pribadi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, masih ada pula masalah lain yang tak kalah penting, yakni regulasi tata ruang yang belum memenuhi prinsip keadilan ruang dan cepat tanggap bencana. Mestinya urusan publik lebih diprioritaskan.
“Saya ingat, dipekan awal pasca bencana alam di Pasigala, salah satu isu yang cukup hangat adalah, penyesalan para peneliti Palu-Koro terkait peringatan mereka tentang akan adanya potensi gempa besar yang mereka prediksi sejak tahun 2017, justru tidak direspons serius oleh pemimpin daerah,” ujarnya.
Sementara nyata-nyata sekarang menurutnya, yang terpublikasi cukup massif adalah urusan pembersihan nama baik dari pemimpin daerah.
“Kalau urusan begini malah cepat tanggap, sedangkan pengurusan nasib warga terdampak disia-siakan,” katanya. (Lia Somba)
