JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menegaskan sikap partainya sebagai penyeimbang pemerintah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji menghormati hal tersebut dan menyerahkan penilaian kepada rakyat.
“Terserah PDIP saja, tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Sarmuji menerangkan, posisi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu hingga saat ini tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan, nanti rakyat yang menilai,” ucap Sarmuji.
Menurut Sarmuji, istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca.
“Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya jelas yakni menjadi penyeimbang pemerintah dengan mendengarkan suara rakyat serta tetap setia pada konstitusi. Karena itu, dia menilai tidak tepat jika partainya disebut bersikap abu-abu seperti anggapan yang beredar.
“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Menurut Ganjar, sikap abu-abu justru muncul ketika arah politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan transaksional semata, bukan berdasarkan substansi kebijakan.
“Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan, bukan oleh substansi kebijakan.”
PDIP: Emang yang di Koalisi Jelas?
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.
“Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
“Itu keputusan kongres partai,” sambungnya.
Menurutnya, sikap politik PDIP telah jelas. Andreas mengatakan pihaknya juga tak pernah mengurusi partai lain.
“Saya tidak pernah mengurusi partai orang lain, saya berharap partai lain juga tidak mengurusi partai kami. Biarkanlah rakyat yang akan menilai partai-partai yang ada dan membuat keputusan dalam pileg,” ujarnya.
Terkait posisi PDIP saat ini sudah jelas dan tidak perlu dipersoalkan oleh partai lain, Andreas justru menyinggung partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, partai di koalisi pemerintah pun belum jelas.
“Memang yang di koalisi juga jelas?” katanya.
Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program Prabowo agar berjalan sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP.
“Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu,” ujarnya..(Web Warouw)
