JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke VI, mengingatkan, meskipun tantangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke depan tidak ringan, tapi kita tidak boleh pesimistik. Kita harus tetap optimistik. Hal ini disampaikannya di Jakarta, Rabu (11/12) dalam Refleksi Pergantian Tahun 2019, yang berjudul ‘Indonesia 2020, Peluang, Tantangan dan Harapan’ yang dilaporkan kepada Bergelora.com di Jakarta.
“Saya juga percaya pemerintahan Presiden Jokowi, dengan dukungan kita semua, akan mampu mengatasi segala persoalan itu,” ujarnya.
SBY mengajak agar semua pihak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan misinya. Mengingat persoalan di bidang ekonomi cukup berat, janganlah dibebani dengan masalah-masalah lain yang tidak perlu. Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan stabilitas politik, agar pembangunan ekonomi berhasil dengan baik.
“Namun, untuk mengejar sasaran ekonomi, tidak berarti demokrasi, kebebasan dan kedaulatan rakyat dianggap tidak penting. Kita, bangsa Indonesia, telah mematahkan mitos lama bahwa seolah kita harus memilih salah satu. Demokrasi atau ekonomi. Kebebasan atau keamanan. Kita telah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dapat kita lakukan dengan baik, tanpa meminggirkan demokrasi, kebebasan dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Ibu Kota Baru
Isu kelima yang disoroti SBY berkenaan dengan rencana pembangunan ibukota baru. Kami menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun ibukota negara yang baru.
Ketika Demokrat berada di pemerintahan, selaku Presiden SBY juga pernah memikirkan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru. Konsepnya memang sedikit berbeda. Pusat pemerintahan baru yang dipikirkan dulu terletak di kawasan Jawa Barat, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta, menuju ke arah timur. Konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur.
“Setelah kami pikirkan dan olah selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan,” ujarnya.
Karenanya menurut SBY, Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang serupa. Beban jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya.
“Yang ingin kami sampaikan hanya berkaitan dengan sumber daya, termasuk anggaran, yang diperlukan untuk membangun ibukota baru tersebut. Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya,” ujarnya.
Demokrat yakin, pemerintah sangat tahu bahwa membangun sebuah ibukota hakikatnya adalah membangun kehidupan. Membangun sistem. Bukan sekedar membangun infrastruktur fisik. Pembangunannya juga memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat. Karenanya, Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama.
“Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya? Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya. Banyak contoh di dunia, negara yang berhasil dan juga yang gagal dalam membangun ibukota yang baru. Tentu kita ingin menjadi negara yang berhasil dalam membangun ibukota baru ini,” kata SBY.
SBY mengingatkan, di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. Memindahkan dan membangun ibukota baru adalah sebuah mega proyek.
“Tidak boleh meleset, harus sukses,” tegasnya.
SBY menyoroti 5 persoalan besar yang perlu diantisipasi Pemerintaan Presiden Jokowi. Pertama, menyangkut pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran dan lapangan kerja. Ketiga, daya beli dan perlindungan sosial untuk rakyat. Keempat, kebijakan fiskal termasuk utang negara. Kelima, rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. (ZKA Warouw)
