NATUNA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1) siang.
“Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden.
Oleh karenanya Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.
Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia (12 mil dari pangkal kepulauan-red).
“Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden.
Presiden juga menjelaskan, kalau ada kapal lewat di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) (200 mil dari pangkal laut wilayah Indonesia-red) tidak menjadi masalah sejauh hanya lewat saja.
“Banyak kapal hanya lewat saja di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif, tidak masalah. Asal tidak menangkap ikan. Kalau menangkap ikan kita tangkap atau suruh keluar,” kata Presiden.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Sri Hartati)
