JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan relaksasi untuk proses impor bahan baku alat kesehatan (alkes) dan farmasi, agar industri dalam negeri dapat mempercepat produksi untuk menangani situasi pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.
Dalam rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, Presiden Jokowi menekankan ketersediaan bahan baku alat kesehatan, obat-obatan dan bahan baku farmasi lainnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini harus dipastikan cukup untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan.
Pasalnya, saat ini terdapat 213 negara di dunia yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, banyak negara di dunia saling memperebutkan pasokan alat kesehatan dan barang farmasi guna mengatasi wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan itu.
“Tadi saya senang beberapa bahan baku ada yang bisa dipenuhi di dalam negeri, tapi yang masih perlu impor bahan baku, betul-betul terutama di Bea Cukai, Kemendag, ada relaksasi yang betul-betul dilakukan sehingga proses perizinan yang cepat,” ujar dia.
Permintaan untuk relaksasi impor bahan baku alat kesehatan tersebut merupakan salah satu dari empat langkah yang perlu dilakukan Kementerian dan Lembaga untuk mengembangkan industri dalam negeri dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Kepala Negara meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi kembali seluruh potensi sumber daya industri domestik seperti industri bahan baku obat farmasi, industri Alat Perlindungan Diri (APD), masker, ventilator, dan lainnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, tiga langkah lainnya untuk evaluasi adalah pengendalian ekspor alat kesehatan agar pasar domestik tidak mengalami kelangkaan barang-barang farmasi.
Jokowi meminta manajemen pasokan alat kesehatan diatur sehingga pasar domestik tercukupi dan ekspor masih bisa dilakukan secara proporsional.
Langkah kedua Presiden meminta agar dilakukan relaksasi proses perizinan produksi alat kesehatan.
“Semua kementerian, urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya, baik urusan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih butuh standar. Ini menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki. Diperbaiki tapi jangan dipersulit. Tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah sehingga tidak ada namanya perizinan menghambat produksi yang ada,” jelas Presiden.
Di langkah selanjutnya, Kepala Negara juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait memberikan insentif fiskal kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor alkes.
“Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini,” ujar Presiden Jokowi.
Jangan Diekspor Semua
Presiden juga meminta agar manajemen ekspor alat kesehatan dan obat-obatan terkait penanganan COVID-19 agar tidak mengganggu pasokan dalam negeri.
“Agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semua diekspor, kita malah tidak dapat,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas “Optimalisasi Industri Dalam Negeri untuk Penanganan COVID-19″ melalui konferensi via video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4).
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden Jokowi mengatakan saat ini ada 213 negara terkena pandemi COVID-19 dan seluruh negara memperebutkan untuk memperoleh alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
Untuk itu, kata Presiden, Indonesia harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang dimiliki terutama industri dalam negeri untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19.
Menurut Presiden Jokowi, Indonesia dapat memproduksi banyak Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan lain-lain. Hasil produksi dalam negeri ini yang harus diatur manajemen ekspornya agar tidak mengganggu pasokan untuk dalam negeri. (Web Warouw)
