JAKARTA – Hiruk-pikuk politik selama Joko Widodo menjadi Presiden, terutama isu kebangkitan Partai Komunsi Indonesia (PKI) sebagaimana ikut didengungkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (periode 8 Juli 2015 – 8 Desember 2017), sebetulnya bentuk kemarahan kelompok islamis Wahabi dan mantan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap gerakan kembali kepada karakter dan jadiri Bangsa Indonesia.
Di dalam menarik simpati kalangan Wahabi dan eks HTI, kelompok barisan sakit hati, di antaranya Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo (60 tahun), mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dideklarasikan di Menteng, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020.
Di dalam tubuh KAMI, ada kelompok Wahabi dan mantan HTI yang memang anti Joko Widodo yang selama ini dikenal sebagai basis tradisional Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Akan tetapi, manuver Gatot Nurmantyo sebagai pesangong khilafah, seakan membela ideologi Pancasila dengan membangkitkan isu kebangkitan PKI yang diklaim pelaku kudeta gagal dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1956 di Jakarta, tidak akan bisa menarik simpati masyarakat pemilih di dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2024 mendatang.
Cinta Budaya Sendiri
Gerakan kembali kepada karakter dan jatidiri Bangsa Indonesia, dengan mencintai dan merawat kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia, di dalam pengamalan ideologi Pancasila.
Ideologi Pancasila dilahirkan dari kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia. Jadi dengan mencintai, merawat dan melestarikan kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia, wujud nyata di dalam mengamalkan ideologi Pancasia.
Ada enam langkah dan putusan strategis dilakukan Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo (20 Agustus 2014 – 20 Agustus 2024), untuk kembali kepada karakter dan jatidiri Bangsa Indonesia.
Pertama, terbitnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai Hari Libur Nasional.
Kedua, hasil seminar diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa, 4 April 2017, dengan menegaskan, pembangunan di Indonesia di masa mendatang harus melewati akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan di dalam pembangunan nasional, mengingat hal yang sama menjadi kunci utama suksesnya pembangunan ekonomi dan teknologi inovasi di China, Jepang dan Korea Selatan.
Ketiga, pada Kamis, 27 April 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan undang-undang pemajuan kebudayaan yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan.
Keempat, Presiden Joko Wododo, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017, tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena secara terbuka ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi paham Ajaran Islam garis keras, yaitu khilafah.
Kelima, terbit putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 97-PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017, tentang pengakuan Aliran Kepercayaan, dimaknai pula sebagai peneguhan dan pengakuan keberadaan religi (agama) asli berbagai suku bangsa di Indoensia.
Bagi masyarakat di Indonesia, melalui gerakan kembali kepada karakter dan jatidiri bangsa, harus dipisahkan dalam konteks yang berbeda, antara agama sebagai sumber keyakinan iman, dan sistem religi sebuah suku bangsa sebagai filosofi etika berperilaku.
Keenam, Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, menerima naskah kajian akademik strategi pembangunan pemajuan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, Minggu, 9 Desember 2018.
Keenam langkah dan putusan strategis dimaksudkan di atas, memperkukuh eksistensi ideologi Pancasila. Kemudian, memperteguh sejarah lahirnya ideologi Pancasila sebagai produk kebudayaan asli berbagai suku Bangsa di Indonesia.
Karena jantung peradaban kebudayaan berbagai suku bangsa di dunia, termasuk di Indonesia, ada pada sistem religinya yang bersumber doktrin legenda suci, mitos suci, adat istiadat dan hukum adat, di mana dalam aplikasinya, kaya akan substansi keharmonisan, perdamaian, cinta kasih, menghargai kemanusiaan, keberagaman, keseimbangan hidup dengan alam, mengutamakan kearifan, kebijaksanaan, toleransi dan sejenisnya.
Karena ideologi Pancasila dilahirkan dari kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia. Dengan demikian, dengan menghargai dan merawat kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia, sebagai salah satu wujud nyata pengamalan ideologi Pancasila.
Aset Koruptor di Swiss
Pasca penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, hiruk-pikuk politik memang terus terjadi. Faktanya pula di lapangan dengan mudah dilihat, kelompok anti Pemerintahan Presiden Joko Widodo, adalah kaum Wahabi dan mantan anggota HTI, dengan seakan-akan mendukung Pancasila dengan meniupkan isu kebangkitan PKI.
Gerakan kaum islamis kemudian seakan berkolaborasi dengan implikasi terhadap berbagai pihak yang menjadi objek penertiban aset-aset milik koruptor di luar negeri dilakukan Presiden Joko Widodo
Di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018, Presiden Joko Widodo, mengakui, sudah menandatangani “Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Swiss” sudah masuk babak akhir.
Langkah itu, bagi Presiden Joko Widodo dijadikan platform hukum untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Di Swiss, uang para koruptor warga negara Indonesia yang segera disita mencapai tujuh ribu triliun rupiah sebagaimana dikutip Tirto.di, Selasa, 18 Desember 2018.
Menurut Tirto.id, Selasa, 18 Desember 2018, uang tujuh ribu triliun rupiah, tersimpan di Bank Swiss yang segara disita Pemerintah Indonesia, atas nama 84 warga negara Indonesia. Dari rekening gendut 48 warga negara Indonesia, itu, banyak kalangan kemudian di antaranya menyebut nama Keluarga Besar Presiden Soeharto (1 Juli 1967 – 21 Mei 1998).
Peran PKS
Ade Armando, staf pengajar Universitas Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 September 2020, mengatakan, kelompok Wahabi dan HTI di Indonesia yang selalu memusuhi Presiden Joko Widodo dengan memfitnah melakukan pembiaran terhadap PKI gaya baru, memang patut diduga sebagai massa pendukung PKS.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Almuzammil Yusuf, Senin, 14 September 2020, secara terbuka menyebar fitnah terhadap Universitas Indonesia, mengajarkan seks bebas di kalangan mahasiswa dan mahasiswi baru.
Universitas Indonesia, kemudian melaporkankan Almuzammil Yusuf ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia di Jakarta, Senin, 21 September 2020.
Tudingan tidak berdasar dilancarkan PKS, menurut Ade Armando, karena Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncuro, membersihkan cengkeraman PKS di lingkungan internal.
Kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru (MABA) yang selama ini ditangani Badan Eksekutif Mahasiswa yang dikuasai kader-kader Tarbiyah yang berada dalam jaringan PKS diambil-alih dan ditangani langsung Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia.
Padahal acara penerimaan MABA selama ini telah menjadi tahap awal yang menentukan dalam kaderisasi mahasiswa untuk direkrut oleh Tarbiyah sebagai perpanjangan tangan PKS dengan pendukung tradisionalnya yaitu Wahabi dan eks massa HTI.
Menurut Ade Armando, kaum Tarbiyah yang selama ini berada di posisi-posisi kunci Universitas juga sudah disingkirkan. Bahkan masjid dan musholla pun sekarang diawasi, agar tidak menjadi tempat pembibitan kader-kader pejuang syariahd an khilafah.
“Karena itulah pimpinan PKS menyebar fitnah bahwa Universitas Indonesia sekarang menjadi sarang liberal yang akan menghancurkan Islam, antara lain dengan mengajarkan pendidikan seks bebas bagi mahasiswa baru,” kata Armando.
Gerakan Sistematis
Menurut Ade Armando, tanpa disadari, ada upaya sistematis dan terencana untuk menguasai perguruan tinggi negeri di Indonesia oleh gerakan yang bisa disebut sebagai Islamis.
Cita-cita mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai Daulah Islamiyah, atau negara islam yang menjalankan hukum sebagaimana tertulis dalam Al Quran dan Hadits/Sunnah (ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad). “Aktor utamanya adalah PKS,” ujar Ade Armando.
Gerakan ini sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Dan kini mereka sudah berhasil menancapkan kekuatan yang dalam di berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unbraw), Universitas Islam Negeri (UIN) dan seterusnya.
“Itu adalah hasil survei bersama SETARA Institut pada di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka, yang dipresentasikan 31 Mei 2020 di Jakarta. Saya sendiri mempresentasikan hasil penelitian saya di Universitas Indonesia. Hasil penelitian di 10 kota itu menunjukkan betapa sistematis dan terencananya kerja PKS di PTN-PTN Indonesia,” kata Ade Armando.
Menurut Ade Armando, secara perlahan, PKS berhasil menguasai Badan Eksekutif Mahasiswa, masjid-masjid, musholla, jajaran dosen muda, dan bahkan pejabat birokrasi kampus, seperti Dekan, Wakil Dekan, pimpinan lembaga atau bahkan asrama mahasiswa.
Mereka sadar bahwa PTN memiliki fungsi strategis, karena akan melahirkan lulusan yang akan menempati posisi penting dalam lembaga-lembaga strategis di Indonesia.
Melalui penguasaan lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan strategis itulah, kaum Islamis mengarahkan para mahasiswa untuk percaya bahwa membangun negara Islam yang tunduk pada Syariah adalah kewajiban.
Mereka mencuci otak para mahasiswa bahwa Islam di bawah ancaman kaum kafir, Kristen, Yahudi, liberal, sekuler, Barat, Tionghoa.
Mereka mencuci otak para mahasiswa untuk memperkuat persatuan persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah) melawan kaum non-muslim.
“Saya Muslim. Saya percaya Islam membawa ajaran kebaikan. Masalah dengan kaum islamis adalah mereka begitu saja percaya bahwa ajaran Islam harus diterapkan persis sebagaimana tertera dalam Al Quran dan kitab-kitab hadits,” ungkap Ade Armando.
Tanpa ada penafsiran ulang, Al Quran dan hadits memang diisi oleh banyak ajaran yang menyerukan peperangan terhadap kaum kafir dan non-muslim.
Ayat-ayat atau hadits itu seharusnya dipahami sesuai konteksnya. Ayat yang menyatakan umat Islam tidak boleh bersekutu dengan non-muslim contohnya, adalah ayat yang turun tatkala umat Islam sedang menghadapi ancaman non-muslim di periode tertentu dalam sejarah Nabi.
“Di periode lain, turun ayat yang menyerukan semangat persaudaraan dengan umat Kristen…,” ungkap Ade Armando.
Ade Armando mengatakan, kaum Islamis percaya bahwa Tuhan sudah menurunkan aturan hukum untuk ditegakkan di dunia. Mereka percaya adalah kewajiban mereka untuk menegakkan hukum islam di dunia dan untuk itu mereka harus merebut kekuasaan.
Tidak dengan cara perang, tapi dengan cara menguasai alam pikiran. Karena itulah mereka berusaha menguasai perguruan tinggi negeri.
Pemerintah Presiden Joko Widodo, menurut Ade Armando, harus sadar bahwa gerakan Islamis ini adalah salah satu ancaman NKRI terbesar lima tahun ke depan.
Dan ini bukan pekerjaan mudah. Mengubah kondisi yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, sama sekali tidak mudah. Tapi kalau pemerintah membiarkan saja kondisi ini bertahan, yang akan jadi korban adalah Indonesia.
“Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan kembali menjadi terbelakang dan dipenuhi konflik berkepanjangan, seperti di Pakistan, Bangla Desh, Turki, Suriah, Mesir, Libya, Tunisia dan sebagainya. Mudah-mudahan peringatan ini belum terlambat,” ujar Ade Armando.
Pengasong khilafah
Dalam kondisi seperti inilah Gatot Nurmantyo membonceng gerakan kaum islaim, mencari simpati publik.
Di samping mengklaim pemberhentiannya dari Panglima TNI pada 8 Desember 2017, karena mengingatkan isu kebngkitan PKI, Gatot Nurmantyo, menuding ada upaya ingin mengganti ideologi Pancasila dilakukan Pemerintahan Presiden Jdoko Widodo.
Akan tetapi terhadap kebangkitan PKI yang harus diwaspadai, dengan mudah terbantahkan.
Karena G30S 1965, bukan pemberontakan PKI, melainkan operasi Central Inteligence Agency Amerika Serikat (CIA AS) di dalam mengkudeta Presiden Soekarno (17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967) untuk diganti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Soeharto.
Soeharto kemudian menjadi Presiden Indonesia selama 31 tahun, 1 Juli 1967 – 21 Mei 1998.
Tiga buku karya ilmiah, menungkap keterlibatan CIA AS dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta. Pertama, Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965—1966 (Geoffrey B. Robinson, 2018. Jakarta: Komunitas Bambu).
Kedua, Konspirasi Soeharto – CIA, Penggulingan Presiden Soekarno, 1965 – 1967 (Peter Dale Scot, 1998. Surabaya: Perkumpulan Kebangsaan dan Anti Diskriminasi (Pekad) Univeritas Airlangga). Ketiga, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (John Roosa, 2007. Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra).
Para penulisnya merupakan ilmuawan dan sejarawan kredibel. Geoffrey B. Robinson adalah Profesor Sejarah di Universitas California Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat. Pater Dale Scot, mantan diplomat Amerika Serikat. John Roosa, adalah Profesor dari University of British Columbia (UBC), Kanada.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Peneliti Senior bidang Sejarah dan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Asvi Warman Adam menyebut ada kesalahan dalam penamaan peristiwa G30S/PKI. PKI harus dilepaskan dari peristiwa G30S.
“Saya beranggapan gerakan itu disebut Gerakan 30 September, kalau disingkat, ya, G30S, begitu. Jadi label PKI hanya ditempelkan oleh rezim Presiden Soeharto, sesudah tahun 1966,” terang Asvi Warman Adam di Jakarta, Kamis 24 September 2020.
Menurut Asvi Warman Adam, penempelan kata PKI dalam peristiwa tersebut bersifat politis era Presiden Soeharto. “Karena peristiwa G30S adalah murni peristiwa pembunuhan masal, dan kata PKI hanya doktrinisasi dari era Pemerintahan Presiden Soeharto,” kata Asvi Warman Adam.
Sementara tudingan Gatot Nurmantyo di Jakarta, Kamis, 24 September 2020 di dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), ada frasa bertuliskan ketuhanan yang berkebudayaan, sebagai bukti pola pikir PKI, dengan sendirinya terbantahkan.
Karena ketuhanan yang berkedudayaan, pada dasarnya memperteguh ideologi Pancasila lahir dari kebudayaan asli bangsa Indonesia. Tidak ada satu frasa pun di dalam RUU HIP, bertujuan mengganti semua sila di dalam Pancasila.
Ketuhanan berkebudayaan, artinya segenap lapisan masyarakat di Indonesia harus percaya kepada Tuhan, dimana di dalam implementasinya, mesti sesuai dengan alam dan kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia.
Pancasila adalah produk budaya Indonesia. Agama juga produk budaya dari salah satu suku bangsa. Agama Katolik dan Agama Kristen lahir dari kebudayaan Suku Yahudi. Agama Islam lahir dari kebudayaan Suku Arab.
Logika pemahaman sepertinya inilah yang sengaja disembunyikan kaum islamis anti Joko Widodo yang sekarang tengah diupayakan dirangkul Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo. (Aju)
