JAKARTA — Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah untuk mulai berinovasi merancang kebijakan sosial yang bersemangatkan universalisme, lintas kelas sosial.
Desakan ini disampaikan menyusul pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi Nasional Minggu, 12 Juli 2026 yang mengkritik dominasi paham ekonomi neoliberal dalam pembangunan Indonesia selama tiga dekade terakhir. Presiden juga menegaskan tidak percaya bahwa kekayaan kelompok atas akan “menetes” dengan sendirinya kepada rakyat kecil.
Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, mengatakan kritik Presiden terhadap neoliberalisme semestinya tidak berhenti pada wacana ekonomi-makro atau kepemilikan usaha semata, melainkan ditarik lebih jauh ke ranah desain kebijakan sosial.
“Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal dalam kebijakan publik justru hadir dalam desain perlindungan sosial itu sendiri, yaitu kebijakan yang bersifat selektif dan tersasar, yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar. Logika ini secara implisit mengasumsikan kelompok non-miskin, termasuk kelas menengah, cukup mampu menopang dirinya sendiri di tengah mekanisme pasar bebas. Masalahnya, asumsi ini semakin tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Ridha dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (25/7)
Kelas Menengah Menyusut, Konsumsi Melambat.
Infast Bestari mengutip data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute, yang menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025 — penurunan 1,1 juta jiwa yang jauh lebih dalam dibandingkan penurunan 0,4 juta jiwa pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 tercatat hanya 4,1% (yoy), angka paling rendah dibandingkan seluruh kelompok ekonomi lain: kelompok miskin tumbuh 4,7%, aspiring middle class 4,8%, kelompok rentan 5%, dan kelompok atas 6,8%.
Pertumbuhan konsumsi pangan kelas menengah bahkan anjlok tajam menjadi hanya 0,9% (yoy), turun drastis dari 4,6% pada tahun sebelumnya.
“Kenaikan belanja transportasi sebesar 22,5% dan telepon seluler 31,2% yang tampak di permukaan bukan tanda membaiknya kesejahteraan, melainkan indikasi pergeseran pola konsumsi yang defensif. Masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sembari terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan yang sulit dihindari,” ujar Ridha.
Kerentanan Kelas Menengah Berisiko pada Stabilitas Politik. Ridha juga mengutip riset Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum, ISEAS – Yusof Ishak Institute (21 Juli 2026), yang menemukan hubungan empiris antara penyusutan kelas menengah dan meningkatnya jumlah demonstrasi di tingkat provinsi di Indonesia sepanjang 2015–2024.
Riset tersebut mencatat setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berasosiasi dengan tambahan tiga demonstrasi, dan provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah tercatat memiliki sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibandingkan provinsi yang pangsa kelas menengahnya stabil.
“Ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah dalam desain kebijakan sosial adalah soal keadilan sekaligus soal stabilitas politik jangka panjang,” jelas Ridha.
Perlindungan Sosial Universal Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Salah satu ilustrasi keterbatasan desain perlindungan sosial saat ini terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Infast Bestari turut menyoroti temuan riset evaluasi Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (Maret 2026) terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima daerah, yakni Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Pesisir Selatan.
Riset tersebut menunjukkan MBG diterima sangat positif oleh siswa dari kelas sosial bawah — semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi penerimaan mereka terhadap program ini, dengan 85,8% siswa kelas bawah selalu menghabiskan makanan MBG, dan manfaatnya paling terasa bagi 50,1% siswa kelompok menengah-bawah yang mengaku jarang atau tidak pernah sarapan sebelum sekolah.
Namun, laporan yang sama secara eksplisit menyimpulkan bahwa MBG, sebagaimana didesain saat ini, “lebih tepat untuk kebutuhan siswa kelas menengah-bawah dibanding sebagai program untuk semua kelas sosial (universal).” ujarnya.
“Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah ini belum dirancang untuk menyasar dan merespons kebutuhan kelas menengah. Ini adalah bukti empiris bahwa program sosial andalan pemerintah, meski berhasil untuk kelompok miskin, justru mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik oleh Presiden sendiri,” ujar Ridha.
Menurut Ridha, gagasan dasar perlindungan sosial semestinya bukan sekadar jaring pengaman bagi kelompok termiskin, melainkan hak dasar bagi seluruh warga negara untuk dapat hidup layak hari ini, lintas kelas sosial. Ketika kerentanan terhadap guncangan ekonomi pasar telah merembes ke kelas menengah — kelompok yang selama ini dianggap “aman” dan justru menjadi motor konsumsi serta stabilitas sosial-politik — desain kebijakan sosial yang murni berbasis kemiskinan (poverty-targeted) dinilai sudah tidak lagi memadai.
Atas dasar temuan tersebut, Infast Bestari mendorong empat langkah kebijakan:
Bergerak melampaui paradigma perlindungan sosial yang kemiskinan-sentris, menuju arsitektur perlindungan sosial yang bersifat universal lintas kelas — mencakup bukan hanya bantuan tunai dan pangan bagi kelompok miskin, tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang terjangkau bagi kelas menengah.
Memanfaatkan integrasi data lintas sektor seperti Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak hanya untuk mempertajam penyasaran kelompok miskin, tetapi juga untuk memetakan kerentanan kelas menengah sebagai basis perluasan desain kebijakan sosial.
Mendorong kebijakan sosial yang menyasar langsung pos-pos konsumsi utama kelas menengah seperti perumahan, transportasi publik, dan komunikasi, yang dikerangkakan sebagai skema keterjangkauan (affordability) yang berlaku umum, seperti kendali harga atau perluasan penyediaan layanan publik, bukan bantuan yang bersifat targeted/selektif berdasarkan status kemiskinan
Memaknai semangat anti-neoliberalisme yang disuarakan Presiden Prabowo secara konsisten hingga ke ranah kebijakan distribusi dan perlindungan sosial universal, tidak berhenti pada level ekonomi produksi dan kepemilikan usaha (koperasi) semata.
“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik yang berharga untuk mendorong reformasi kebijakan sosial yang lebih berani dan inklusif. Kami mendesak pemerintah memanfaatkan momentum ini secara konsisten, agar tidak ada kelompok masyarakat — miskin maupun menengah — yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko ekonomi pasar,” tutup Ridha. (Web Warouw)
