JAKARTA- Setahun sudah Pemerintahan Joko Widodo ini berjalan, tetapi wujud perubahan yang diharapkan oleh rakyat sejak Pemilu Presiden, belum nampak dan belum dirasakan. Program besar seperti Trisakti dan Nawacita, seolah mati suri. Pemerintahan Joko Widodo justu mengerjakan semua yang bertolak belakang dengan agenda tersebut. Pemerintah sebaiknya jangan merampas hak yang sudah dinikmati rakyat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (7/11).
“Malahan hutang luar negeri kian menumpuk. Import bahan makanan meningkat. Kerja sama TPP (Trans Pacific Partnership) berpotensi merugikan negara,” ujarnya.
Pejabat negara menurutnya justru melakukan beberapa manuver politik dengan berbagai kebijakan yang secara nyata membangun antipati masyarakat semakin meluas.
“Seperti program Bela Negara, perlindungan pada kasus Pelindo II, Surat Edaran Kapolri, perpanjangan kontrak PT Freeport dan perlindungan pada perusahaan-perusahaan pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan bencana asap. Semua itu justru memblejeti wajah pemerintah Joko Widodo,” katanya.
Disamping itu katanya, pemerintah justru membebani rakyat dengan berbagai kebijakan baru yang semakin menekan kehidupan sosial ekonomi.
“Pencabutan subsidi BBM. Pencabutan subsidi gas 3 kg, subsidi listrik 900 dan 450 watt dan subsidi kereta ekonomi di tengah krisis ekonomi saat ini, akan semakin membebani kehidupan rakyat yang sudah sangat berat,” jelasnya.
Dua hal di atas menurutnya akan yang menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian menurun. Sementara rakyat butuh bukti atas janji-janji yang sudah pernah disampaikan pada waktu kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, yang telah memberikan harapan besar pada pemerintah Joko Widodo.
Untuk itu menurutnya, Presiden Joko Widodo harus segera merubah haluan kebijakannya, menyesuaikan deiri dengan komitemennya pada politik Tri Sakti Bung Karno dan janji Nawacitanya pada rakyat Indonesia.
“Segera bangun industri nasional, terutama di sektor pangan dan energi, agar pembangunan infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya, tidak hanya menjadikan tanah air kita sebagai obyek pengambilan bahan mentah serta obyek pemasaran barang dari luar negeri,” tegasnya.
Namun, jika Pemerintahan Joko Widodo belum mampu memberikan sesuatu yang sudah dinikmati masyarakat seperti subsidi BBM, gas, listrik, transportasi dan lain-lain, menurutnya, janganlah dirampas untuk alasan apapun.
“Berikanlah kegembiraan kepada masyarakat di tengah pengapnya ekonomi dan politik yang memuakkan saat ini. Karena kekuasaan tetap akan tegak berdiri, hanya jika masyarakat yang dipimpinnya masih memegang teguh kepercayaan itu,” ujarnya. (Web Warouw)
