JAKARTA – Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, pemerintah telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun batu bara. Dari jumlah itu, paling banyak adalah perusahaan tambang mineral.
“Sebanyak 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan luas wilayah 2.236.259 hektare kita cabut,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin dalam keterangannya, Jumat (7/1/2022).
Adapun, wilayah IUP pertambangan mineral tersebut tersebar, di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, perusahaan pertambangan batu bara yang izinnya dicabut sebanyak 302 perusahaan, dengan luas wilayah 964.787 ha.
“Tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara,” ujar Ridwan.
Lebih lanjut Ridwan menuturkan, pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batubara sehingga dapat berdaya guna serta mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, presiden Jokowi sebelumnya telah menyampaikan sebanyak 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak dikerjakan, menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (EDL)
