Sri Mulyani Indrawati bersama Reuters dalam sebuah wawancara “Jika Anda bertanya apakah perlu perubahan? Jawabannya, iya” mengatakan bahwa ia bersama para pejabat lain tidak dapat menggunakan bisnis seperti biasa yang sama.
Komentar dari Sri Mulyani Indrawati muncul sehari setelah Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, dan penasihat White House menyerukan reformasi besar di Bank Dunia, serta kelompok publik dan swasta besar juga mengatakan bahwa reformasi mendesak diperlukan.
Yellen dan penasihat White House berpendapat bahwa lembaga berusia tujuh dekade itu tidak dibangun untuk mengatasi berbagai krisis global yang tumpang tindih, termasuk pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan perubahan iklim.
Jumat, 22 April, Sri Mulyani mencatat bahwa Bank Dunia menghadapi tantangan global yang jauh lebih besar dan lebih banyak daripada hal-hal yang mampu teratasi, dan basis kliennya telah berubah untuk lebih banyak memasukkan negara berpenghasilan menengah.
Kelompok masyarakat sipil, negara berkembang, dan akademisi juga menuntut perombakan institusi “Bretton Woods”, mengacu pada konferensi yang diadakan di kota New Hampshire tahun 1941 yang mengarah pada pembentukan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Kelompok-kelompok publik dan swasta yang menyerukan reformasi pada hari Kamis, juga mengatakan bahwa suntikan modal swasta yang jauh lebih banyak diperlukan untuk mengatasi berbagai krisis yang tumpang tindih hingga kini mendorong 250 juta orang kembali ke dalam kemiskinan ekstrem.
“Dulu, kekuatan Bank Dunia memang terkait dengan operasional negara, tetapi jika berbicara masalah publik global, tidak bisa hanya berbicara dengan klien berdasarkan yurisdiksi atau kedaulatan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani, ketua pejabat keuangan Kelompok 20 tahun ini, mengatakan perubahan diperlukan untuk memastikan Bank Dunia memiliki skala dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai krisis global serta merespons lebih cepat saat krisis muncul.
Kepada Bergolora.com di Jakarta dilaporkan, pinjaman Bank Dunia berjumlah US$99 miliar pada tahun fiskal 2021, tetapi para ahli memperkirakan triliunan dolar diperlukan untuk membantu negara-negara beradaptasi dengan perubahan kondisi iklim, mengatasi meningkatnya kemiskinan, dan bersiap menghadapi pandemi di masa depan.
“Untuk membantu membiayai pekerjaan yang diperlukan, sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya publik dan menarik lebih banyak modal swasta,” ucap Sri Mulyani, mengutip penggunaan “pembiayaan campuran” oleh Indonesia untuk mengumpulkan uang dari pemerintah, lembaga multilateral, pemberi pinjaman bilateral dan sektor swata. (Enrico N. Abdielli)
