JAKARTA- Dunia penegakan hukum di Indonesia akan semakin tercoreng, karena ulah petingginya, seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pajak mobile 8 dimana ini sangat kental dengan pesanan politik. Direktur Kajian Hukum, Indonesia Development Monitoring (IDM) Adi Partogi, SH kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (6/2)
Kasus mobile 8 yang sengaja dibuat-buat untuk menjerat Hari Tanoesoedibjo (HT) yang saat ini sedang membangun partai Perindo patut dicurigai adalah pesanan politik, karena Jaksa Agung sekalipun pensiunan Jaksa, tetapi bagian dari Partai Nasdem. Sementara keluarnya HT dari Nasdem karena adanya perselisihan dengan pendiri Nasdem.
Tindak tanduk Jaksa Agung yang tidak netral dan kental untuk kepentingan partai Nasdem, bisa ditinjau dari kasus korupsi dana bansos yang melibatkan Gubenur Sumatera Utara Dan Wakilnya yang merupakan Kader Partai Nasdem.
Penyelidikan kasus korupsi dana bansos terkesan molor selama disidik oleh Kejaksaan, yang akhirnya oleh kepiawaian KPK yang dimulai dengan penangkapan operasi tangkap tangan Hakim PTUN Medan yang terkait Kasus Dana Bansos, yang akhirnya menyeret Petinggi Partainya Jaksa Agung seperti OC Kaligis Dan Rio Capella Sekjen Nasdem .
Dari pengembangan kasus korupsi Dana Bansos juga akhirnya terkuak adanya keterlibatan Ketum Nasdem yang juga mencoba untuk menghentikan kasus korupsi dana Bansos , malah dari pengakuan Evi istri Gubenur Sumatera Utara di persidangan Tipikor KPK bahwa ada dana 20.000 USD yang akan diserahkan kepada Jaksa Agung.
Sampai hari ini dalam sidang kasus operasi tangkap tangan yang digelar oleh Pengadilan Tipikor ,yang meminta Surya Paloh sebagai saksi belum mau hadir dan terkesan panggilan Pengadilan Tipikor tidak dianggap.
Sebenar KPK yang meminta Surya Paloh untuk menjadi Saksi dipersidangan, untuk membuka kasus OTT Hakim PTUN Medan sebaiknya KPK memeriksa Jaksa Agung, karena ada Komunikasi antara Petinggi Nasdem yang terlibat dengan Kasus Dana Bansos dengan Jaksa Agung untuk mendamaikan kasus korupsi Dana Bansos.
Indonesia Development Monitoring (IDM) menekankan pada Presiden Jokowi untuk membangun sistim penegakan hukum yang bersih dan terbebas dari kepentingan politik maka sebaiknya Jaksa Agung Prasetyo dicopot dan diganti dengan sosok Jaksa Agung yang netral .
IDM juga menghimbau pada para Jaksa penyidik di Kejagung agar jangan mau disesatkan oleh kasus mobile 8, sebab dari penelitian IDM, tidak ada kerugian negara yang dilakukan oleh mobile 8.
“Jadi bekerjalah dengan hati dan profesional, jangan karena iming iming jabatan dari Jaksa Agung terus melakukan kriminalisasi kasus mobile 8. (Apoy)
