JAKARTA – Jumlah penduduk Miskin di Indonesia saat ini mencapai 28,5 juta jiwa. 17,9 juta jiwa di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di desa.Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Jakarta, Sabtu (6/2).
“Itu artinya, jumlah terbanyak masyarakat miskin di Indonesia ada di desa. Itulah kenapa, perekonomian masyarakat desa harus segera diselamatkan,” ujarnya kepada Bergelora.com
Menteri Marwan menyebutkan, pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah tertinggal masih sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, 73 persen di antaranya memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.
“28 persen dari 28 juta penduduk miskin Indonesia ada di daerah tertinggal. Dan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal ini berada berada di bawah rata-rata nasional,” ungkapnya.
Menghadapi hal tersebut Menteri Marwan meminta kerjasama instansi pemerintah daerah untuk turut mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Bersama Komunitas (UBK).
“Dengan adanya BUMDes dan UBK, perekonomian masyarakat desa akan sangat terbantu. Kita sudah dirikan 200 UBK, memang jumlah ini masih sangat sedikit, tapi hasilnya bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, Marwan Jafar menyatakan akan memotong mata rantai logistik perdagangan di desa. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan mendorong efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Untuk memotong mata rantai logistik, kita dapat memanfaatkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), bisa juga melalui koperasi desa. Sehingga distribusi komoditas dapat dikendalikan oleh masyarakat desa itu sendiri. Dengan begini, tidak akan ada lagi ketimpangan harga pasar dengan harga yang dijual oleh petani dan masyarakat desa,” terangnya, kepada Bergelora.com, di Jakarta, Kamis (4/2).
Dikatakan Menteri Marwan, bahwa roda perekonomian di desa sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat desa akan terjamin, jika aktifitas ekonomi dapat berjalan dengan baik.
“Kondisi ekonomi nasional salah satu akarnya juga dari desa. Kalau kondisi perekonomin di desa menurun, otomatis ekonomi nasional juga tidak stabil. Karena bahan-bahan pokok kan datangnya juga dari desa, ini juga akan menguntungkan masyarakat di perkotaan,” ujarnya.
Dilanjutkan Menteri Marwan, untuk mendorong aktifitas perekonomian desa juga diperlukan kesediaan infrastruktur yang memadai. Sebab, infrastruktur adalah hal mendasar yang menjadi penggerak sektor riil.
“Maka dari itu kita terus berupaya agar dana desa dapat segera didistribusikan. Sehingga pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat desa ini dapat segera terealisasi. Baik infrastruktur di bidang transportasi, pertanian, dan kebutuhan desa lainnya. Ini harus disegerakan, agar perekonomian masyarakat desa juga segera berkembang,” ujarnya.
Selanjutnya, stabilitas perekonomian desa diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini adalah instrument yang dapat menggairahkan kembali perekonomian nasional, sehingga roda ekonomi dapat berputar dengan cepat.
“Saya ingin perekonomian kita ini dapat meningkat dengan adanya dana desa ini. Buktinya, dana desa tahun lalu sudah mampu menyumbangkan 0,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini harus kita genjot terus. Ini juga demi kesejahteraan masyarakat kita,” tegasnya. (ZKA Warouw)
