JAKARTA – Demokrasi barat yang selama ini dipromosikan Amerika Serikat telah gagal dan merugikan negara-negara yang menerapkannya. Demokrasi barat yang selama ini hanya berdasarkan kebebasan hanya menguntungkan pihak pemilik modal kuat menguasai negara dan merusak ekonomi diberbagai negara. Padahal masyarakat disetiap negara memiliki demokrasi yang berbasiskan kearifan loka (local wisdon) untuk kepentingan rakyatnya sendiri, bukan segelintir pemilik modal yang menguasai negara.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi hari Rabu, (1/6/2022) mengatakan, Beijing akan bekerja sama dengan Moskow untuk mempromosikan “Demokrasi Sejati” berdasarkan kondisi negara masing-masing, seraya menegaskan kembali eratnya hubungan China dan Rusia, seperti dilaporkan Bloomberg, Kamis, (2/6/2022).
“China bersedia bekerja sama dengan Rusia dan masyarakat dunia untuk mempromosikan demokrasi sejati berdasarkan kondisi masing-masing negara,” kata Wang Yi hari Rabu, (1/6/2022) melalui tautan video pada pertemuan puncak think tank China-Rusia, menurut sebuah pernyataan pemerintah China.
Acara tersebut dihadiri oleh timpalannya dari Rusia Sergei Lavrov.
Wang menambahkan “memonopoli” definisi demokrasi dan hak asasi manusia untuk mempengaruhi negara lain adalah taktik yang “ditakdirkan untuk gagal,” dalam gesekan terselubung di Amerika Serikat, yang memotori paduan suara kecaman banyak negara di dunia terhadap serangan Rusia ke Ukraina.
Sejak itu, Beijing berusaha menggambarkan dirinya netral, mengeluarkan pernyataan yang mendukung kedaulatan Ukraina dan mengungkapkan keprihatinan tentang korban sipil, sambil mendukung Presiden Vladimir Putin di PBB dan menyalahkan Amerika Serikat karena memprovokasi perang dengan cara mendorong perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO ke Eropa Timur hingga ke Ukraina, di depan pintu Rusia.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan Presiden China Xi Jinping menyatakan persahabatan “tanpa batas” China dengan Rusia saat Putin berada di Beijing sebelum serangan ke Ukraina dan belum berbicara dengan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky sejak perang dimulai.
Tanpa merujuk kampanye militer Putin yang sedang berlangsung, Wang mengatakan China dan Rusia harus “terus memberikan kontribusi penting” bagi pemerintahan global sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Keamanan global dan regional tidak boleh dicapai melalui “penguatan kelompok militer” dan “pemecahan rantai pasokan,” tambahnya dalam referensi yang jelas untuk ekspansi NATO ke arah timur dan sanksi yang dikenakan oleh Barat terhadap Rusia sejak serangan bulan Februari.
“China dan Rusia harus terus bergandengan tangan dengan negara-negara yang cinta damai di dunia untuk menjaga tatanan global dengan PBB sebagai intinya dan berdasarkan hukum internasional,” tambah Wang.
Kegagalan ‘Demokrasi Pancasila’
Indonesia memiliki demokrasi Pancasila yang sejatinya berlandaskan pada kepentingan rakyat yang sudah diperintahkan dalam pembukaan (Perambule) UUD’ 45 dan pelaksaanannya diatur dalam batang tubuh UUD’45 yang asli.
Namun, selama Orde Baru, rezim diktaktor militer Soeharto telah mengambil manfaat sejak kudeta militer terhadap Presiden RI yang sah Soekarno dan berkuasa sejak 1965-1998.
Setelah kejatuhan Orde Baru 1998, lewat IMF dan World Bank berhasil menunggangi DPR dan MPR RI, melakukan amandemen dengan mengubah batang tubuh UUD’45 dengan menjiplak konsititusi dan demokrasi Amerika Seikat menjadi UUD Amandemen yang sudah bertentangan dengan Demokrasi Pancasila yang diperintahkan oleh Preambule UUD’45yang berlaku sampai saat ini merugikan mayoritas rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kehidupan berbangsa dikuasai oleh para pemilik modal kaki tangan Amerika Serikat.
Hingga saat ini perjuangan kembali ke UUD’45 belum berhasil dilakukan karena dihambat kepentingan pemilik modal barat dan kaki tangannya.
Sementara i’Demokrasi Pancasila’ di Indonesia diselewenkan, Rusia dan China telah berhasil memajukan bangsa negara dan rakyatnya dengan menggunakan demokrasi sejatinya yang berbasiskan kearifan lokal masing-masing negara.
Namun demikian, mayoritas rakyat Indonesia masih tetap berharap Demokrasi Pancasila kelak akan kembali membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam Kemerdekaan Indonesia 1945. (Web Warouw)
