JAKARTA- Penunjukan Presiden Joko Widodo pada Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri bukanlah hadiah bagi tetapi beban berat yang menuntut kerja keras, soliditas, dan dukungan politik presiden. Bukan hanya DPR yang akan menyimak tapi juga publik sehingga agenda reformasi kepolisian yang menjadi tujuan presiden bisa dielaborasi dan memperoleh dukungan publik. Demikian, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (18/6)
Pengajar Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan bahwa,
Tito yang dipersepsi reformis dan progresif adalah antitesis dan jalan tengah dari kepolisian yang konservatif dan tarik menarik kepentingan dalam pencalonan Kapolri sebelumnya.
Menurutnya, pilihan Presiden Joko Widodo atas Tito bukanlah tanpa risiko. Organisasi Polri yang solid berpotensi bergejolak meski tidak akan mengemuka dan mempermalukan presiden yang memotong sejumlah angkatan dalam regenerasi di tubuh Polri.
“Tito akan menghadapi tantangan internal yang kuat meski semua pihak mafhum bahwa Tito memiliki kecakapan dan kepemimpinan mumpuni. Oleh karena situasi yang tidak biasa, fit and proper test harus betul-betul dijalankan serius untuk menggali dan memetakan potensi-potensi risiko termasuk strategi mitigasinya,” ujarnya..
Sementara itu mantan Komisioner Komnasham, Mohammad Ridha Saleh menjelaskan bahwa Tito Karnavian harus membanahi dua hal sebagai problem eksternal Polri, yang pertama membangun kewibawaan dan kesetaraan polisi terhadap korporasi.
“Dari berbagai fakta di lapangan khususnya dalam kasus sumber daya alam Polri terkesan menjadi subordinasi dalam kekuasaan korporasi sehingga Polri tidak dapat berdiri netral apalagi berpihak pada masyarakat,” ujarnya kepada Bergelora.com secara terpisah.
Tito Karnavian juga menurutnya harus bisa menertibkan semua tingkatan kepolisian menjadi seperti yang dikehendaki oleh Presiden tentang peran penegakan hukum di Indonesia.
“Kedua membangun pelayanan yang bermartabat dan pendekatan humanis dan negosiatif tehadap masyarakat khususnya di wilayah-wilayah konflik,” ujar Direktur Advokasi Rumah Mediasi Indonesia ini. (Web Warouw)
