JAKARTA- Warga perbatasan pada lima kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berkurang, karena memilih eksodus ke wilayah terdedakat di wilayah Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia.
Anggota Forum Masyarakat Adat Kawasan Jantung Borneo dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Marli Kamis (52 tahun), Sabtu (18/6), mengatakan, lima kecamatan dimaksud memang berhadapan langsung dengan wilayah Federasi Malaysia.
Lima kecamatan dimaksud, yaitu Kecamatan Krayan sebagai kecamatan induk, kemudian Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur. Pemekaran Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan menjadi lima kecamatan baru, terwujud tahun 2016.
Marli mengatakan hal itu di sela-sela rapat Tim Formatur Forum Masyarakat Adat Kawasan Jantung Borneo atau Local Indigenous Communities Forum in The Heart of Borneo (HoB) difasilitasi World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia di Grand Cemara Hotel, Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 17 – 19 Juni 2016.
Rapat tahunan Tim Formatur Forum Masyarakat Adat gabungan Federasi Malaysia dan Republik Indonesia di Jakarta 2016, untuk mencari formulasi aplikatif pelestarian ekosistem kawasan HoB yang berbasiskan kepada kearifan lokal masyarakat adat.
“Pilihan eksodus ke wilayah Federasi Malaysia, karena keterbatasan infrastruktur. Mereka memilih kehidupan yang lebih baik. Tidak ada motif politik. Lagi pula masyarakat kedua negara di wilayah perbatasan, memiliki pertalian keluarga,” kata Marli Kamis, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang.
Dikatakan Marlis Kamis, belum diperoleh data konkret jumlah warga negara Indonesia yang memilih eksodus ke wilayah Federasi Malaysia. Tapi hasil pengamatan lapangan setiap kali kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Nunukan, bisa dicek sejumlah warga yang dulunya secara administrasi dicatat sebagai warga Indonesia, sekarang sudah memilih pindah menetap ke wilayah Negara Bagian Sarawak di sektor barat dan Negara Bagian Sabah di sektor utara, Federasi Malaysia.
Marli Kamis mengatakan, ada empat faktor pilihan eksodus, yaitu mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik karena keterbatasan infrastruktur transportasi darat di wilayah Indonesia, lantaran perkawinan, terjaminnya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus dan ikut kelurga terdekat di wilayah Federasi Malaysia.
Marli Kamis mengatakan, eksodus tidak mungkin dicegah, karena merupakan sebuah pilihan. Sementara di sisi lain, merupakan hak setiap orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan menentukan kewargaan negaranya.
“Inilah cirikhas unik masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara. Tidak bisa dilihat secara parsial, sehingga mesti ditanggapi secara arif dan bijaksana semua pihak, terutama para penentu kebijakan strategis nasional di Jakarta,” ujar Marli Kamis.
Marlis Kamis mengatakan, lima kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan, merupakan salah satu kawasan paling terisolir di sepanjang perbatasan dengan Federasi Malaysia di Kalimantan.
Dari Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, menuju Tanjung Selor, Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, bisa ditempuh dengan transportasi darat dengan kondisi jalan belum sesuai harapan, selama 11 jam.
Rute jalan darat Samarinda – Tanjung Selor, mesti melewati Berau, selama 8 jam dan perjalanan selanjutnya ke Tanjung Selor dari Berau selama 3 jam. Dari Tanjungselor ke Malinau selama dua jam perjalanan darat.
Dari Malinau, perjalanan ke Nunukan mesti dilanjutkan dua segmen, yaitu perjalanan darat sekitar tiga jam dan dilanjutkan rute laut dengan speedboat 2,5 jam. Kabupaten Nunukan, merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan, memiliki luas wilayah 14.493 kilometer persegi dan berpenduduk 140.842 jiwa berdasarkan data terkhir.
Dari jalur udara, Nunukan sebagai Ibukota Kabupaten Nunukan, bisa dijangkau menggunakan pesawat udara dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sekitar satu jam dengan biaya Rp1,2 juta per orang.
“Kebijakan Presiden Joko Widodo, dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia membuka jalan paralel di sepanjang perbatasan Kalimantan sejak tahun 2015, membuka harapan baru bagi masyarakat. Warga Indonesia yang dulunya bermukim di Federasi Malaysia, sekarang mulai kembali ke wilayah Indonesia,” kata Marli Kamis.
Dikatakan Marli Kamis, di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pertama kalinya dalam sejarah Bangsa Indonesia yang sudah 70 tahun merdeka, disiapkan armada angkutan udara reguler yang secara khusus mengangkut bahan bakar minyak dari Tarakan ke Nunukan, sebanyak 2 kali per hari.
Dampak dari tersedianya angkutan udara, distribusi bahan banyak minyak bagi warga di Kabupaten Nunukan mulai stabil. Apabila sebelumnya harga premium Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu per liter, sekarang selalu di bawah Rp10 ribu per liter, terhitung Kamis, 16 Juni 2016.
“Warga negara Indoenesia baru menikmati harga bensin atau premium di bawah Rp10 ribu per liter, setelah 70 tahun kita merdeka. Jadi pemerataan pembangunan harus didasarkan sebuah kemauan politik. Tidak akan bisa ada pemerataan pembangunan, kalau hanya memikirkan untung dan rugi,” ungkap Marli Kamis. (Web Warouw)
