JAKARTA- Jaksa Agung, HM Prasetyo hanya menggunakan praktik eksekusi mati ini sebagai penutup kelemahan kinerjanya dalan penegakan hukum. Jaksa Agung Prasetyo selama ini tidak menunjukkan terobosan dan performa memuaskan sebagai Jaksa Agung kecuali berpolitik dalam penegakan hukum. Untuk itu sudah saatnya Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (4/7)
Rencana eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana narkoba merupakan cara pragmatis pemerintah mengatasi kejahatan narkoba di Indonesia. Semua pihak sepakat bahwa narkoba adalah musuh bangsa dan mengancam generasi masa depan, tetapi pilihan menghukum dan mengeksekusi mati adalah logika pembalasan bukan pemasyarakatan yang tidak akan menimbulkan efek jera dan mengatasi masalah narkoba itu sendiri.
“Hukuman mati tidak dibenarkan oleh hukum Hak Azasi Manusia (HAM) dan Konstitusi RI yang menjamin hak hidup sebagai hak fundamental. Karena itu harus ditolak. Banyak cara yang bisa dipilih untuk menghukum seorang penjahat,” ujarnya
Menurutnya, soal jumlah korban narkoba yang sering dijadikan pembenaran praktik hukuman mati juga tidak pernah teruji validitasnya.
“Jaksa Agung, HM Prasetyo hanya menggunakan praktik eksekusi mati ini sebagai penutup kelemahan kinerjanya dalan penegakan hukum,” ujarnya.
Jaksa Agung Prasetyo menurutnya tidak menunjukkan terobosan dan performa memuaskan sebagai Jaksa Agung kecuali berpolitik dalam penegakan hukum, seperti dalam kasus Setya Novanto.
“Langkah hukum yang pernah digagas Prasetyo terkait dugaan permufakatan jahat Setya Novanto misalnya, sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya
Menurut Hendardi, menyerahkan urusan penegakan hukum pada Jaksa Agung yang masih tergoda untuk berpolitik, akan membahayakan integritas supremasi hukum Indonesia.
“Langkah-langkah politik Prasetyo ditujukan untuk memoles raport dirinya di hadapan Jokowi. Sebaiknya Jaksa Agung termasuk prioritas pejabat yang harus direshuffle,” tegasnya. (Web Warouw)
