JAKARTA- Komisaris PLN Andi Arief, menyatakan pentingnya intervensi politik negara dalam persaingan ekonomi. Hal ini ia sampaikan melalui akun media sosialnya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (28/2/2025), sebagai respons terhadap pernyataan Muhammad Said Didu mengenai pengelolaan perusahaan Danantara.
Andi Arief menyatakan bahwa intervensi politik negara diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam persaingan bebas.
“Intervensi itu menurut saya boleh saja dilakukan, asal intervensi politik negara,” ujar Andi Arief di X @Andiarief.
Dikatakan Andi Arief, tanpa campur tangan negara, sebuah entitas ekonomi bisa menjadi korban dari persaingan yang tidak sehat.
“Tanpa politik negara, bisa jadi korban persaingan bebas. Kerugian negara banyak juga terjadi karena faktor persaingan bebas,” tandasnya.
Pernyataan ini merupakan tanggapan atas unggahan Muhammad Said Didu yang sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya intervensi politik dalam pengelolaan Danantara.
Said Didu menilai bahwa tanpa intervensi politik, kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut akan lebih terjaga.
“Sudah dua hari mempelajari Danantara termasuk pengelolanya, saya masih belum yakin bisa bebas dari intervensi politik dan kekuasaan,” kata Said Didu.
Said Didu bilang, jika nantinya intervensi tidak bisa dibendung, maka investor sulit untuk masuk ke Indonesia.
“Jika demikian BUMN bisa tamat,” timpalnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah resmi mengumumkan struktur organisasi Danantara, lembaga pengelola dana investasi negara yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional.
Susunan kepemimpinan Danantara diisi oleh sejumlah tokoh berpengaruh di Indonesia, termasuk para pejabat pemerintahan dan profesional di bidang ekonomi serta investasi.
Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara langsung berada di posisi tertinggi dalam struktur organisasi Danantara Indonesia.
Lembaga ini diharapkan menjadi pilar strategis dalam pengelolaan investasi nasional dan penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dewan Pengawas Danantara diketuai oleh Erick Thohir, Menteri BUMN yang telah berpengalaman dalam mengelola sektor bisnis dan investasi.
Ia didampingi oleh Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua dan Sri Mulyani sebagai anggota.
Di dalam jajaran Dewan Penasihat, dua tokoh penting Indonesia turut serta, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.
Keduanya merupakan mantan Presiden RI yang dinilai memiliki pengalaman dan wawasan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, Danantara juga diawasi oleh beberapa lembaga pengawas negara. Di antaranya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Di jajaran direksi, sejumlah figur profesional ditunjuk untuk menjalankan operasional Danantara. Di antaranya Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO), Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Keberadaan Pandu Sjahrir sebagai bagian dari direksi Danantara sempat menuai perbincangan, mengingat ia merupakan keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu tokoh berpengaruh di pemerintahan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa penunjukan direksi telah melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang investasi. (Web Warouw)
JANGAN JADI KORBAN PERSAINGAN BEBAS..! Andi Arief Tegaskan Intervensi Politik Negara Diperlukan Danantara
