JAKARTA – Pemerintah mulai menyusun kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) 2026. Terdapat 98 K/L yang akan melakukan belanja di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun depan.
Hal itu terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Terdapat perubahan urutan dalam daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar, di mana Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi menempati posisi teratas.
“Seluruh kebijakan Belanja K/L akan dilaksanakan oleh 98 K/L pada tahun anggaran 2026 setelah masing-masing K/L melalui tahapan proses pembahasan tinjau ulang angka dasar (review baseline) bersama dengan Kemenkeu (cq. Ditjen Anggaran) dan Bappenas, dan penyusunan RKA-K/L guna menjabarkan pokok-pokok kebijakan belanja dalam bentuk Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 yang juga diselaraskan dengan arah dan strategi perencanaan pembangunan yang terdapat pada RKP Tahun 2026,” tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (10/6/2025).
Posisi teratas dengan anggaran paling jumbo ditempati Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Rp 217,86 triliun. Lembaga baru tersebut menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang pada 2025 menempati posisi pertama kementerian dengan anggaran terbesar.
Dukungan anggaran BGN tersebut untuk melaksanakan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas pada tahun depan.
Posisi kedua K/L dengan anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan senilai Rp 167,4 triliun. Angka tersebut hanya meningkat tipis dari anggaran pada 2025 (sebelum efisiensi) yang senilai Rp 166,2 triliun.
Posisi ketiga yakni Polri dengan pagu indikatif Rp 109,67 triliun atau lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp 126,62 triliun. Kemudian posisi keempat ditempati oleh Kementerian Kesehatan dengan pagu senilai Rp 104,35 triliun, juga lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp 105,7 triliun. Angka-angka ini masih dapat berubah.
10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2026:
1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan : Rp 167,4 triliun
3. Kepolisian RI (Polri): Rp 109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan : Rp 104,35 triliun
5. Kementerian Sosial : Rp 76,04 triliun
6. Kementerian Agama : Rp 75,21 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum : Rp 70,85 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) : Rp 55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan : Rp 47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp 33,65 triliun
MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan PeternakanÂ
Kepada Bergelora.com di Jakarta.dilaporkan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya menjadi solusi pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar sebagai pasar baru (captive market) untuk investasi sektor pangan dan peternakan nasional.
“Ini uang dari pajak rakyat yang kembali lagi ke rakyat. MBG menciptakan pasar baru yang pasti, karena negara akan membeli bahan pangan setiap hari,” ujar Tim Pakar Bidang Susu BGN yang juga Guru Besar IPB, Epi Taufik, dalam acara BGN Talks Episode 2: “Susu, Kunci Gizi Anak Indonesia?” yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BGN, Senin (9/6/2025).
Epi menjelaskan, saat nantinya 30.000 dapur MBG beroperasi, kebutuhan harian untuk produk peternakan akan melonjak drastis.
Estimasinya, setiap dapur membutuhkan sekitar 300 kilogram daging ayam, 3.000 butir telur, dan 400 liter susu per hari.
“Kalau baru 10.000 dapur saja, produksi nasional saat ini sudah tidak cukup. Tidak ada satu perusahaan besar pun yang mampu menyuplai kebutuhan itu sendirian,” katanya.
Dengan begitu, MBG menjadi pendorong nyata bagi peternak rakyat dan pelaku industri pangan untuk meningkatkan produksi.
Bahkan, menurut Epi, program ini berpotensi menjadi insentif langsung bagi para investor untuk masuk ke sektor peternakan dan susu.
“Kalau dulu cari investor sulit, sekarang sudah jelas ada yang membeli setiap hari. Ini yang disebut Kepala BGN sebagai new emerging market,” jelasnya.
Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton susu per tahun, dan angka tersebut bisa meningkat menjadi lebih dari 8 juta ton seiring berjalan dan meluasnya program MBG.
Namun, target jangka panjangnya bukan untuk memperbesar impor, melainkan meningkatkan produksi dalam negeri dan swasembada pangan.
“Negara tidak ingin bergantung pada impor. Program ini justru menjadi stimulus agar peternak menambah sapi, membuka peternakan baru, dan meningkatkan kapasitas,” ujarnya.
Menurut Epi, MBG juga dianggap sebagai strategi nasional untuk menghadapi krisis masa depan.
Dia bilang, ada dua hal yang paling menentukan ketahanan negara adalah pangan dan energi, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti perang atau pandemi.
“Waktu Covid-19, semua negara menahan cadangan pangan. Kita mau beli pun susah. Kalau kita punya produksi sendiri, kita bisa bertahan. MBG ini salah satu jalan menuju swasembada pangan,” tegasnya. (Enrico N. Abdielli)
