SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan sebanyak 811 SMA, SMK, dan SLB swasta gratis tak boleh memungut iuran atau uang gedung. Dia meminta warga melapor jika mendapati kasus tersebut.
“Prinsipnya, sekolah gratis ini dilakukan dengan sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Pemprov Banten. Sudah MoU dan fakta integritas bahwa tidak ada pungutan lagi. Bila ada kejadian, mohon ditindaklanjuti dan diadukan kepada kita dan kita akan tindak lanjuti,” ujar Andra di Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (8/7/2025).
Andra menyampaikan siswa yang mendapat program sekolah swasta gratis adalah siswa kelas X. Adapun biaya yang digratiskan adalah iuran dan uang gedung.
“Seluruh iuran, mulai dari uang gedung dan lainnya, dan ini berlaku untuk kelas X dulu. Untuk kelas XI ada daftar ulang, karena ini belum sampai ke kelas XI,” ujarnya.
Andra menerangkan program sekolah swasta gratis adalah jawaban untuk siswa yang tak diterima di sekolah negeri. Jadi, walaupun murid bersekolah di sekolah swasta, tetap bebas biaya seperti di sekolah negeri.
“(Masalah) Ini kan sudah dari dulu. Nah, kemudian hari ini, tahun ini, Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan, sebuah upaya yaitu dengan membuat kebijakan sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SLB swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten,” ucapnya.
Dia pun menerangkan sekolah swasta telah mengajukan jumlah rombongan belajar atau kelas yang akan diterima. Sesuai aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, setiap kelas hanya boleh diisi oleh 36 murid.
“Kemudian sekolah swasta telah mengajukan kuota kepada Pemprov Banten. Ada beberapa sekolah swasta yang penuh kuotanya sehingga dialihkan ke sekolah lain. Tidak bisa serta-merta mereka menambah rombel. Ini harus sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
1.200 Sekolah Mendaftar Program Swasta Gratis
Kepada Bergelora.com di Serang dilaporkan sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan sudah ada 1.200 sekolah swasta yang ikut serta dalam program sekolah gratis. Sekolah-sekolah tersebut mencakup SMA, SMK, MA, dan SKh swasta.
“1.200 sekolah, informasinya sudah mendaftar. Nanti akan ada proses verifikasi, dan saat ini kami sedang menyempurnakan regulasinya,” ujar Andra di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (17/3/2025).
Menurut Andra, saat ini Pemerintah Provinsi Banten sedang menggodok aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025-2026.
“Provinsi Banten sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait sekolah gratis. Namun, regulasi ini harus disempurnakan karena sebelumnya hanya mencakup sekolah negeri. Sekarang cakupannya diperluas ke sekolah swasta,” ujarnya.
Andra juga meluruskan informasi terkait adanya sekolah swasta yang disebut menolak program tersebut. Menurutnya, sekolah-sekolah itu bukan menolak, melainkan memang memilih untuk tidak ikut serta.
“Kalau ada informasi bahwa sekolah-sekolah swasta menolak, sebenarnya bukan menolak, tetapi mereka memang tidak ikut serta. Pagu yang kami tawarkan ditujukan untuk sekolah-sekolah yang ingin bekerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.
“Tentu saja, sekolah eksklusif atau sekolah untuk anak-anak dari keluarga berkemampuan finansial tinggi tidak ikut serta dalam program ini,” tambahnya.
Menurut Andra, Pemerintah Banten dapat membiayai sekolah swasta gratis berkat program efisiensi anggaran. Dengan demikian, pemerintah memiliki cukup dana untuk membiayai kelas 10 dan 11.
“Sebelumnya, anggaran kita tidak mencukupi. Namun, berkat Inpres 01 (tentang efisiensi), kami bisa melakukan pergeseran anggaran sehingga sekolah bisa digratiskan. Pada tahap pertama, bisa untuk satu angkatan, yakni kelas 10. Efisiensi berjalan maksimal, kelas 11 juga bisa dibiayai. Mudah-mudahan, dengan efisiensi lebih lanjut, nantinya bisa mencakup tiga kelas,” ujarnya. (Argo Bani Putra)
