JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui bahwa program 3 Juta Rumah jalan di tempat atau belum membuahkan hasil hingga bulan ke-10 Kementerian PKP lahir.
Karenanya, Fahri menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Progres kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator IPK, Rabu (13/08/2025).
“Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih nol gitu,” ucapnya. Menurutnya, selama 10 bulan ini, Kementerian PKP malah bekerja di luar Key Performance Indicator (KPI), seperti Corporate Social Responsibility (CSR) hingga FLPP.
“Harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita. Kan itu ada dalam mandat dari Perpres Pembentukan Kementeriannya,” katanya.
Adapun yang menjadi KPI Kementerian PKP, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, subsidi melalui tanah, PSU, dan penataan kawasan.
Khusus untuk program BSPS, Fahri menjelaskan bahwa aturannya baru saja terbit sekitar dua pekan lalu dengan anggaran sekitar Rp 43,6 triliun untuk bedah rumah 2 juta unit rumah.
“Saya agak pesimis ya (bedah rumah terlaksana dalam waktu dekat), karena aturannya baru, juknisnya juga sedang dibuat gitu ya, nanti belum sosialisasi dan sebagainya. Ya kita usahakan lah,” ujarnya.
BP Tapera Dinilai Bohong
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, tak hanya itu, Fahri menyebut tidak adanya progres 3 Juta Rumah ini juga merupakan andil Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dinilai banyak melakukan kebohongan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Kayak (BP) Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri gitu lho,” kata Fahri.
“Jadi saya menyalahkan Tapera dan karena itu, Anda kejar Taperanya, gitu lho,” Fahri melanjutkan.
Ia menyayangkan langkah BP Tapera yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan tugas Kementerian PKP.
“FLPP itu kan di luar kita. Tugasnya Kementerian (PKP) kan cuma membantu kepada Kementerian Keuangan supaya keluar anggaran. Anggaran itu ada di kita enggak? Enggak ada. Itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan, dipindahin ke Tapera. Cuma Tapera itu menganggap seolah-olah ini pekerjaan Kementerian. Itu bohong dia,” lanjut Fahri.
Apalagi, menurut Fahri, langkah BP Tapera yang mengkotak-kotakan segmen penerima KPR, tidak tepat. Jelas Fahri, kebijakan tersebut sejatinya tidak boleh dilakukan sembarangan.
Padahal, harusnya, BP Tapera bekerja sesuai mandatnya, yakni melayani pendataan keanggotaan. (Calvin G. Eben-Haezer)
