PALU- Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah yang terdiri dari Libu Perempuan, KPKPST, KPPA, Sikola Mombine, Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah, LBH-APIK Sulteng, Banua Pangajari, Solidaritas Perempuan, SKP-HAM, Perempuan Mahardika, Jaringan Rakyat Miskin Kota,–menyatakan kecaman keras atas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian,
mahasiswa dan rakyat yang melakukan aksi demonstrasi atas “Evaluasi Kebijakan
Kontroversial Pemerintah” di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 25 Agustus 2025 lalu.
“Tindakan represif tersebut tidak hanya melukai para demonstran secara fisik, tetapi juga
melukai martabat demokrasi. Negara seharusnya menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bukan justru membungkamnya dengan
kekerasan,” demikian jubir Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah (GPB), Dewi Rana, SH kepada Bergelora.com di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (28/8).
Menurutnya kekerasan aparat adalah bukti nyata semakin rapuhnya sistem
demokrasi di Indonesia. Aparat yang sejatinya bertugas menjaga keamanan dan melindungi rakyat, kini berubah menjadi alat represi yang mempertahankan kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Untuk itu Gerakan Perempuan Bersatu menegaskan agar lembaga Kepolisian harus bertindak tegas atas oknum kepolisian yang melakukan
kekerasan/tindakan represif terhadap rakyat, mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025 lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Lembaga kepolisian harus bertindak tegas untuk menjamin tidak terulangnya kekerasan/tindakan represif dari oknum kepolisian kepada para demonstran
“Demokrasi Indonesia dalam kondisi darurat, karena Negara menggunakan kekerasan sebagai jawaban atas kritik rakyat,” tegasnya.
Gerakan Perempuan Bersatu menegaskan solidaritas perempuan bersama perjuangan mahasiswa dan rakyat Kota Palu dalam menyuarakan tuntutan.
Ia juga menegaskan bahwa suara perempuan tidak bisa dibungkam, karena setiap kebijakan
yang menindas rakyat berimplikasi langsung terhadap kehidupan perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Kami mengingatkan bahwa kekerasan bukan jawaban. Kritik rakyat adalah bagian dari demokrasi, dan melindungi rakyat adalah kewajiban negara,” tegasnya.(Lia Somba)
