JAKARTA – Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati meyatakan, data Badan Pusat Statistik yang menyebut ada 211 Anggota DPR-RI yang tidak menyebut latar belakang pendidikan saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Hal ini menunjukkan kemunduran demokrasi,” kata Neni dalam pesan singkat, Jumat (19/9/2025).
Neni mengatakan, integritas, kejujuran, dan transparansi 221 orang anggota DPR ini bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
Sebab, rakyat semestinya berhak mendapatkan informasi atas rekam jejak pendidikan calon yang hendak mereka pilih.
“Kalau ketertutupan seperti ini patut dipertanyakan. Ketidakterbukaan ini memperlihatkan bagaimana komitmen DPR sejak awal ini sudah tidak beres,” kata Neni.
“Kondisi ini diperparah dengan partai politik yang tidak bisa mendorong untuk terbuka dan memberikan teladan untuk keterbukaan informasi publik,” ucap dia.
Sebelumnya, BPS merilis data Statistik Politik 2024 yang salah satunya membahas soal latar belakang anggota DPR-RI terpilih.
Dalam data BPS tersebut dijelaskan, dari 580 anggota DPR-RI, 211 orang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, KPU RI meminta waktu karena data terkait latar belakang pendidikan caleg ini perlu diperiksa kembali secara perinci.
“Karena ini persoalan data terinci, maka saya cek terlebih dahulu agar data yang disampaikan terverifikasi,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Jumat.
KPU Biang Kerok
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi penyebab utama ada 211 anggota DPR-RI yang tidak menyebutkan latar pendidikan saat mendaftar.
Direktur Eksekutif Formappi, Lucius Karus menjelaskan, KPU sengaja memberikan alternatif apakah informasi tertentu kepada para calon legislatif ditampilkan ke publik atau tidak.
Dengan alternatif tersebut, banyak anggota DPR terpilih kemudian memilih untuk menyembunyikan profil mereka dari publik.
“Jadi penyelenggara Pemilu yang merupakan biang kerok semangat ketertutupan dan profil para calon anggota legislatif,” kata Lucius saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (19/9/2025).
Menurut Lucius, watak penyelenggara pemilu yang tertutup adalah ironi karena saat pemilu seharusnya informasi terkait calon yang akan dipilih harus terbuka. “Bagaimana orang mau pilih jika informasi para calon justru ditutup oleh KPU yang seharusnya menginginkan tingkat partisipasi pemilu tinggi,” katanya.
Dia juga mengatakan, ketertutupan informasi terkait latar belakang caleg seharusnya merupakan kesalahan serius dalam sistem pemilu langsung karena melawan semangat demokrasi. Ketertutupan informasi latar belakang caleg juga sekaligus menjadi awal dari pengabaian faktor kualitas dan integritas para calon legislatif.
“Jadi KPU kita ini menyumbang banyak pada kualitas hasil pemilu berupa anggota legislatif dengan kualitas dan integritas yang buruk,” ucap Lucius.
“Kedepannya saya kira harus ada kepastian data atau informasi calon dibuka ke publik. Kalau tak mau diketahui publik, ya mending tidak usah mendaftar saja,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Statistik Politik 2024 yang salah satunya membahas soal latar belakang anggota DPR-RI terpilih.
Dalam data BPS tersebut dijelaskan, dari 580 anggota DPR-RI, 211 orang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, KPU RI meminta waktu karena data terkait latar belakang pendidikan caleg ini perlu diperiksa kembali secara perinci.
“Karena ini persoalan data terinci, maka saya cek terlebih dahulu agar data yang disampaikan terverifikasi,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Jumat. (Web Warouw)
