JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Shell dan pengelola SPBU swasta lainnya setuju membeli atau mengimpor BBM lewat Pertamina.
Namun, persetujuan mereka berikan dengan syarat; BBM yang dibeli dari Pertamina masih base fuel atau belum dicampur.
Persetujuan diberikan oleh Shell Cs usai rapat dengan Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (19/9) sore.
“Mereka setuju dan beli ke pertamina. Syaratnya harus berbasis base fuel. Artinya belum dicampur. Barangnya ibarat bikin teh, awalnya Pertamina mau jual bentuk teh, tapi mereka minta jangan bentuk air panas saja. Ini disetujui,” kata Bahlil pada jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9).
Nah untuk memastikan kualitas BBM, Bahlil menyebut akan ada surveyor yang mengawasinya.
“Jadi sebelum berangkat ada join surveyor di sana,” katanya.
Sejumlah SPBU milik perusahaan swasta, seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo kehabisam stok BBM. Mereka mengumumkan ke publik melalui papan di depan setiap SPBU bahwa sebagian besar jenis BBM tidak tersedia.
Seiring dengan kondisi itu, beberapa SPBU menugaskan karyawannya untuk berjualan makanan ringan dan minuman. Mereka berjualan produk-produk itu dengan harga diskon. Sebagian pegawai SPBU swasta pun dirumahkan karena tak ada stok BBM yang bisa dijual.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan memang ada pergeseran konsumen dari SPBU Pertamina ke SPBU swasta. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kasus korupsi tata kelola minyak yang menyeret sejumlah pejabat Pertamina.
Anggia menjelaskan pemerintah sedang mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satu opsi yang muncul adalah perusahaan swasta mengimpor BBM melalui kuota yang dimiliki Pertamina.
Langkah ini menjadi solusi di saat kuota impor BBM perusahaan swasta sudah habis. Pada saat bersamaan, pemerintah tidak menambah kuota impor untuk swasta demi menjaga neraca perdagangan.
“Satu pintu lewat Pertamina ini bukanlah untuk jangka panjang dan selamanya. Ini adalah alternatif jangka pendek untuk sampai akhir tahun nanti,” kata Anggia dalam wawancara dengan CNN TV, Rabu (17/9).
Pertamina Pastikan Impor BBM untuk SPBU Swasta
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor bahan bakar minyak (BBM) tambahan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Ia berharap langkah itu dapat menjaga kestabilan harga BBM di tingkat konsumen.
“Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S (kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas) lainnya. Jadi, banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting,” kata Simon di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa badan usaha pemilik SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil, menyetujui skema impor tambahan melalui Pertamina. Pasokan tersebut berada di luar kuota impor yang sudah ditetapkan pemerintah.
Tahun 2025, kuota impor untuk masing-masing SPBU swasta naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tambahan kuota itu belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga dalam beberapa pekan terakhir sejumlah SPBU swasta mengalami kehabisan stok BBM.
Kondisi ini bahkan membuat sebagian SPBU merumahkan pekerja, sementara sebagian lainnya mencari alternatif pemasukan dengan berjualan makanan ringan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar impor BBM di luar kuota dilakukan melalui Pertamina dengan skema business to business (B2B). Usulan itu pun disetujui oleh pemilik SPBU swasta.
Terkait mekanisme, Simon menekankan bahwa Pertamina akan menjalankan proses secara terbuka dan transparan.
“Saya sudah sampaikan, terbuka untuk semua untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama. Jadi, kami melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanismenya secara B2B. Yang pasti, jangan sampai membebani dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kami harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” ujarnya.
Simon menambahkan, impor tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan pihak swasta.
“Mekanisme kita lakukan dengan baik dan tentunya badan usaha swasta juga bisa sustainable operasionalnya dan secara komersial tetap masuk,” kata Simon.
Diracik Sesuai Resep SPBU Swasta
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri buka-bukaan rencana impor BBM untuk SPBU swasta. Pertamina akan mengimpor BBM berbentuk base fuel, hal itu akan mengikuti standardisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM.
“Tadi sudah kita temukan juga titik temu antara kita semua yaitu kita akan impor dan memberikan kepada SPBU swasta itu berupa base fuel. Jadi, base fuel yang tentunya sudah sesuai standar dan spesifikasi dari Dirjen Migas,” papar Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Menurut Simon, base fuel nantinya bisa diracik kembali oleh swasta agar BBM bisa sesuai spesifikasinya di masing-masing SPBU.
“Dalam arti base fuel ini adalah base fuel awal yang nantinya akan kemudian diracik atau ditambahkan aditif sesuai dengan resep atau rahasia dapur dari masing-masing badan usaha. Dengan demikian tadi kami sudah menemukan titik temu. Nah, tentunya masing-masing badan usaha memiliki strategi, memiliki kiat-kiat tertentu sekaligus memiliki resep tertentu untuk mendorong kualitas BBM yang semakin bermutu di masyarakat,” jelas Simon.
Pertamina juga bakal buka-bukaan semua proses importasi BBM dengan beberapa SPBU swasta. Nantinya ada surveyor bersama yang ditunjuk untuk memastikan BBM base fuel yang diimpor Pertamina sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, termasuk soal harganya.
Dengan transparansi tersebut, Simon yakin harga BBM di SPBU swasta juga tidak akan naik tinggi di tengah masyarakat.
“Dari segi kualitas, baik dari join surveyor bersama-sama kita melihat daripada saat pengiriman termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan,” ungkap Simon.
Omong Kosong Kedaulatan Energi
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pada pidato tahunan di DPR RI pertengahan Agustus 2025 Presiden Prabowo kembali membahas soal ketahanan dan kemandirian energi.
Menurut Presiden Prabowo, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas (migas).
Dalam konsepsi Asta Cita, pemerintah secara gamblang menyatakan bahwa energi bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk menumbuhkan industri nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan luar.
Pada kesempatan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai EV di Karawang, akhir Juni lalu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada energi, paling lambat pada 2031.
Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan maju.
Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi.
Di sektor hulu, perusahaan-perusahaan energi nasional khususnya PT Pertamina termasuk anak usaha di bawah holding migas, memiliki peran signifikan dalam menjaga ketersediaan energi, tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga meneguhkan kedaulatan bangsa.
Katalis kemandirian energi
Capaian PT Pertamina beserta entitas di bawahnya, seperti Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina Hulu Indonesia (PHI), dan seterusnya, menjadi entitas pelaksana yang mewujudkan kemandirian energi yang merefleksikan semangat Asta Cita.
Setiap blok migas yang dikelola, setiap terminal dan jaringan distribusi yang dioperasikan, harus menjadi bagian dan strategi besar untuk menegakkan kemandirian energi nasional.
Pertamina dengan subholdingnya dituntut menggabungkan keunggulan teknologi, sumber daya manusia, dan sinergi antar lembaga untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan merata di seantero negeri.
Kemandirian energi tidak hanya berarti mampu memproduksi dan mengelola sumber daya secara mandiri, tapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertamina juga harus aktif mengintegrasikan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dalam setiap proses produksinya.
Pada semester pertama 2025, PHE tampil sebagai ujung tombak dalam percepatan lifting migas nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam kemandirian energi.
PHE terus mempercepat produksi minyak dan gas demi kemandirian energi Indonesia. PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina, terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas nasional melalui strategi inovatif dan penerapan teknologi canggih.
Saat ini, PHE mengelola 24 persen blok migas di Indonesia dengan kontribusi besar yakni 69 persen produksi minyak nasional dan 37 persen produksi gas nasional.
Namun, tantangan utama di sektor hulu migas adalah mempertahankan produktivitas lapangan yang telah lama beroperasi.
Sebagai bagian dari Asta Cita kedua, yang mencakup swasembada energi dan pengembangan ekonomi hijau serta biru, PHE berkomitmen untuk meningkatkan produksi minyak dan gas secara berkelanjutan.
Perusahaan menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan eksplorasi strategis guna memastikan pasokan energi yang stabil tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Penerapan teknologi EOR dan eksplorasi menjadi kunci utama. Tugas BUMN migas tersebut adalah terus menambah cadangan agar produksi migas nasional tetap terjaga.
Untuk menjaga pasokan, maka PHE mengusung dua strategi mencakup maintain baseline dengan mengoptimalkan sumur tua dan fasilitas eksisting, serta accelerate growth lewat penemuan cadangan baru, percepatan proyek, migas non-konvensional, dan pemanfaatan teknologi EOR terbaru.
PHE juga memastikan akselerasi produksi tetap sejalan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dan menerapkan standar anti-penyuapan ISO 37001:2016.
Selain itu, strategi eksplorasi dan pengembangan energi PHE juga sejalan dengan Asta Cita kelima, yang fokus pada hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Dengan meningkatkan produksi minyak dan gas domestik, PHE berperan dalam mendukung industri hilir, termasuk sektor pengolahan bahan bakar, petrokimia, dan gas industri.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk energi olahan dan memperkuat daya saing industri nasional.
Demikian pula dengan PHI, yang juga bagian integral dari Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Di semester pertama 2025, PHI sukses mencatat kinerja positif dengan produksi minyak 58,6 ribu barel per hari dan gas 641,5 juta standar kaki kubik per hari. Angka ini bukan hanya sesuai target, tapi malah melampauinya.
Direktur Utama PHI Sunaryanto menyampaikan bahwa capaian ini bukti nyata adanya sinergi, ketekunan, dan profesionalisme semua pekerja dan bahwa mereka telah berada di jalur yang tepat.
Salah satu kiat andalan PHI adalah penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Hingga Triwulan II, EOR berhasil menyumbang produksi 2.374 BOEPD. Kombinasi teknologi, inovasi, dan teamwork solid bikin capaian ini makin terasa spesial.
PHI-Regional 3 Kalimantan (Pertamina Hulu Mahakam, PHM) menunjukkan performa luar biasa dengan peningkatan produksi signifikan. Wilayah kerja ini merupakan salah satu kontributor utama produksi migas nasional, serta menjadi fokus strategis dalam mewujudkan cita-cita kemandirian energi sebagaimana Asta Cita.
Sebagai bagian dari Subholding Upstream, PHI yang membawahi PHM dan wilayah kerja lainnya, memiliki mandat untuk memperkuat upstream value chain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. PHM misalnya, telah menjalankan program pengelolaan lingkungan yang ketat, mulai dari pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), hingga pemulihan lahan yang terdampak operasi migas.
Kegiatan mitigasi dampak lingkungan menjadi bagian integral dari strategi PHI dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menatap ke depan, PHI merencanakan ekspansi kegiatan eksplorasi dan pengembangan di wilayah kerja PHM dan sekitarnya, dengan target peningkatan produksi baru secara bertahap.
Fondasi Strategis
Di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia, kemandirian energi bukan lagi opsi, tetapi telah menjadi keharusan kebijakan. Tanpa itu, bangsa ini akan terus berada dalam posisi rentan, sehingga mudah digoyahkan krisis eksternal.
Minyak dan gas bumi sudah sejak lama memainkan strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengembalikan kemandirian sektor energi.
Oleh karena itu, peningkatan produksi migas harus terus diupayakan, agar kontribusi migas terhadap perekonomian nasional tetap terjaga, tentunya dengan mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
Presiden Prabowo dan bangsa ini berharap, ada upaya tiada henti untuk terus meningkatkan kapasitas produksi migas nasional, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peran industri, maupun pemanfaatan produk dalam negeri.
Pada akhirnya akan memperkuat peran Indonesia pada industri hulu migas, sekaligus berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional maupun global
Dalam ikhtiar mendorong capaian positif, PHE akan terus mengalokasikan investasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas dengan berpedoman pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
PHE juga berkomitmen untuk menerapkan Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan terhadap praktik kecurangan serta menjaga transparansi agar perusahaan tetap bebas dari tindakan penyuapan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah tersertifikasi ISO 37001:2016. PHE terus mengembangkan operasional yang prudent dan excellent, baik di dalam maupun luar negeri, secara profesional guna mencapai visi sebagai perusahaan minyak dan gas kelas dunia yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, serta berorientasi pada tata kelola yang baik.
Sesuai dengan visi Direktur Utama PHE Subholding Upstream Awang Lazuardi, yang memosisikan PHE bukan hanya sebagai produsen migas, namun juga sebagai agen perubahan yang mengintegrasikan proyek energi terbarukan dalam portofolionya. Awang dikenal sebagai figur yang sangat menaruh perhatian pada kompetensi (SDM).
Awang meyakini keberhasilan PHE sangat bergantung pada kualitas dan semangat kerja para insinyur, teknisi dan staf lapangan.
Di bawah Awang, PHE meluncurkan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, untuk menyiapkan tenaga ahli berkompeten dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks dan dinamis.
Awang juga mendorong budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja.
Visi Awang selaras dengan komitmen PT Pertamina, sebagai penjuru dalam transisi energi, dan berkomitmen mendukung pencapaian Net Zero Emission 2060, melalui program korporasi yang memberikan dampak nyata terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh inisiatif sejalan dengan implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina.
Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang telah bertransformasi sebagai perusahaan energi terintegrasi dan berkelanjutan.
Sinergi antar subholding, termasuk upstream, downstream, dan energi terbarukan, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan transisi energi global, sekaligus menjaga kemandirian energi nasional.
Sinergi ini juga memastikan kontinuitas pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. (Web Warouw)
