JAKARTA- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan BGN melakukan moratorium pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, dapur yang sudah berjalan tetap berlanjut.
Hal itu disampaikan Agustina Arum seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Arum, saat ini BGN fokus memperbaiki pèngelolaan dapur MBG yang sudah ada, sehingga moratorium pendirian dapur. Yang paling penting, katanya, BGN fokus melakukan validasi penerima manfaat yang riil di semua wilayah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dapur MBG.
Untuk itu, jelasnya, setelah mengetahui penerima manfaat barulah bicara kebutuhan dapur.
“Kalau sebelumnya, utamakan pembentukan dapur, tapi sekarang fokus penerima manfaat dulu. Insentif juga akan diubah tidak sama Rp 6 juta, tapi insentif disesuaikan dengan penerima manfaat yang dilayani,” ujar Arum.
Menurutnya, prioritas BGN saat ini bukan menambah atau memperbanyak dapur, tapi berusaha memastikan program MBG tepat kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan intervensi dalam aspek gizi.
Mengenai penataan dapur, Arum mengatakan, semuanya akan disesuaikan dengan penerima manfaat, sehingga sangat mungkin ada yang digabung dikurangi atau pemebntukan dapur baru tapi semuanya harus berdasarkan penerima manfaat yang dilayani.
Dalam proses itu, sejumlah SPPG berpotensi digabung apabila jumlah penerima manfaat di suatu wilayah dinilai tidak cukup besar untuk dilayani oleh beberapa dapur sekaligus. Jadi, ada proses refocusing.
Arum mengatakan, pihaknya juga akan memastikan kualitas dapur yang memenuhi standar, sehingga dapur harus memenuhi standar untuk dapat beroperasi. Dia mengatakan, BGN sedang menyiapkan standar operasioanl dapur untuk menjamin kualitas MBG, termasuk keamanan pangan.
Demo di DPR Minta Nanik Diganti
Sementara itu kepada Bergelora.com dilaporkan, Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan aksi demo di Depan Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Koordinator Aksi Muhamad Yani, mengatakan, pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
“Jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa, pemenuhan kebutuhan gizi rakyat, serta penggunaan anggaran negara yang sangat besar seharusnya dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak bersih, legitimasi publik yang kuat, serta tidak menyisakan persoalan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, n​egara tidak boleh bersikap abai terhadap aspek kepatutan seorang pejabat publik. Standar seorang pemimpin lembaga negara tidak cukup hanya diukur dari kemampuan administratif maupun kedekatan politik, tetapi harus dilihat dari integritas moral, rekam jejak, serta sejauh mana masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap figur tersebut.
Menurut Yani, Komisi IX DPR RI memiliki kewajiban moral untuk memanggil pihak-pihak terkait, meminta klarifikasi, melakukan pendalaman, serta menguji kelayakan dan kepatutan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Yani meminta Presiden segera mencopot Nanik S. Deyang dari jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena tidak memenuhi aspek kepatutan, integritas, serta rekam jejaknya yang masih dibayangi oleh jeratan hukum. Selain itu, katanya, Presiden perlu segera evaluasi pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Negara tidak boleh mempertaruhkan masa depan program strategis pemenuhan gizi rakyat kepada pejabat yang masih menimbulkan kontroversi dan tanda tanya besar di ruang publik. (Web Warouw)
