JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa tradisi pemberian hukuman berupa “nguli” bagi santri di pondok pesantren (ponpes) harus dihentikan.
Cak Imin menyebut bahwa tradisi nguli harus segera dievaluasi, mengingat bahwa membuat bangunan tidak bisa sembarangan.
Dia menegaskan bahwa standar mendirikan bangunan di ponpes harus tetap terukur.
“Itu satu tradisi yang akan juga dievaluasi, tidak boleh lagi sembarangan. Dan yang dilakukan pemerintah hari ini, baik tradisi kemandirian itu, tetap harus standar, jadi tidak boleh ada pendirian bangunan pesantren tanpa ada standar izin. Ini tolong disampaikan kepada semua pesantren seluruh Indonesia. Tidak boleh ada bangun sendiri tanpa izin. Nanti standarnya tak terukur,” ujar Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Terkait Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur yang roboh, Cak Imin menyebut bahwa pesantren itu sudah lahir lebih dari 100 tahun lalu. Sejak itu, ponpes-ponpes memang sudah mandiri.
Harus Koordinasi Dengan Dinas PU
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, menurut Cak Imin, di ponpes memang ada yang namanya tradisi kerja bakti. Namun demikian, pendirian bangunan saat ini haruslah sesuai standar ahli dan pemangku kepentingan, yakni pihak instansi Pekerjaan Umum atau PU.
“Nah kerja bakti itulah yang menjadi kegiatan bahkan di banyak pesantren. Tapi kita akan evaluasi juga, tetap harus menggunakan standar PU. Tidak boleh ada lagi bangunan yang diproses tanpa melalui persetujuan PU,” jelasnya.
Sementara itu, Cak Imin juga meminta semua pesantren berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat jika ingin melakukan pembangunan. Dia memastikan Menteri PU dan jajarannya akan mengaudit bangunan-bangunan ponpes yang rawan.
“Semua pesantren, bayangkan 40 ribuan pesantren yang mandiri dan selama ini enggak mau diintervensi, kita akan minta supaya koordinasi. Jadi tidak lagi boleh sembarangan,” imbuh Cak Imin. (Web Warouw)
