JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengaku sempat mengirimkan peringatan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelum terjadi penangkapan atas kasus dugaan penyadapan oleh KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak.
Peringatan tersebut, berkaitan dengan serbuan akun-akun mencurigakan di media sosial yang menurutnya tidak sepenuhnya berasal dari pengguna asli.
Habiburokhman mengaku mencurigai adanya pengerahan akun robot atau akun baru yang secara masif menyerang dirinya dan sejumlah pihak di tengah polemik penanganan kasus di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kecurigaan itu bahkan membuatnya meminta Kapolri Suyudi Ario Seto untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan orang dalam kepolisian.
Pengakuan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam sebuah podcast bersama pemimpin media Setiyardi Budiono, Minggu (8/11/2026)..
“Saya lapor Pak Kapolri Suyudi sebelum kejadian ditangkap nih,” kata Habiburokhman dikutip Bergelora.com di Jakarta.
Ia menceritakan, peringatan itu disampaikan sekitar tiga hingga empat hari atau kurang lebih sepekan sebelum peristiwa penangkapan tersebut.
Saat itu, Habiburokhman merasa ada sesuatu yang tidak wajar dari gelombang serangan di media sosial.
“Pak Kapolri, ini kayaknya enggak sehat, karena kalau dari ormas-ormas kan pasti WA. Tapi ini serbuan akun telur ke saya itu luar biasa,” ujarnya.
Habiburokhman kemudian meminta Suyudi menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak internal dalam aktivitas tersebut.
Baca juga: Habiburokhman Akui Jadi Bagian dari 6.000 Lebih Nomor HP Korban Penyadapan Listyo Sigit Cs
“Feeling saya, Pak Kapolri, coba dicek apakah ini ada internal ikut main. Saya sampaikan begitu,” katanya.
Kekuatan Besar Serangan Digital
Habiburokhman menilai, pengerahan akun-akun mencurigakan dalam jumlah besar tidak bisa dipandang sebagai aktivitas spontan masyarakat di media sosial.
Menurutnya, tidak banyak kekuatan yang memiliki kemampuan menggerakkan mesin digital secara masif untuk membentuk opini publik.
Ia menduga, aktivitas tersebut berpotensi menjadi bagian dari agenda politik yang lebih besar.
Habiburokhman bahkan menyinggung kemungkinan adanya pihak yang memiliki kepentingan untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Satu bohir. Kedua, pasti mereka enggak sendiri. Ketiga, ada rencana besar untuk agenda politik mereka,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan apakah aktivitas tersebut, berkaitan dengan upaya makar atau strategi untuk menurunkan posisi pemerintahan saat ini demi membuka jalan bagi pihak tertentu untuk memperoleh kekuasaan.
“Apakah itu makar? Apakah misalnya mendowngrade pemerintahan saat ini, lalu mengambil keuntungan sehingga mereka bisa berkuasa? Arahnya ya menurut feeling saya ke arah sana,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, dugaan tersebut merupakan penilaian berdasarkan pengamatannya terhadap rangkaian aktivitas yang terjadi.
Satu Bagian dari Operasi Intelijen
Lebih jauh, Habiburokhman mengaitkan dugaan pengerahan akun media sosial dengan aktivitas penyadapan yang menjadi sorotan.
Menurutnya, penyadapan tidak bisa dilihat sebagai aktivitas tunggal yang semata-mata bertujuan memperoleh informasi atau mengetahui peta politik.
Ia menduga, aktivitas tersebut merupakan salah satu bagian dari operasi intelijen yang lebih luas.
“Karena ini penyadapan itu hanya satu bagian dari aktivitas intelligence,” katanya.
Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan adanya pengondisian opini publik melalui media sosial dengan menggunakan mesin atau akun-akun yang dikerahkan secara terorganisasi.
Ia mengaku, mulai mendeteksi pola tersebut ketika muncul polemik penanganan kasus di Sukoharjo.
Habiburokhman tidak menampik bahwa tindakan kepolisian dalam kasus tersebut memang perlu dibenahi.
Namun, ia melihat adanya kejanggalan dari pola komentar yang bermunculan di media sosial.
Menurutnya, tidak seluruh komentar yang menyerang kepolisian berasal dari respons organik masyarakat.
“Akun-akun baru netes dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Upaya Melemahkan Pemerintahan Prabowo
Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan adanya keterkaitan antara aktivitas penyadapan, serangan digital, dan dinamika politik di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai, serangan yang diarahkan kepada Kapolri dalam polemik kasus di tingkat Polres Sukoharjo patut dicermati lebih jauh.
Terlebih, menurutnya, sasaran serangan tidak hanya menyangkut institusi kepolisian, tetapi berpotensi merembet pada posisi pemerintahan Presiden Prabowo.
Habiburokhman turut menyinggung sikap Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebutnya telah mengakomodasi kelompok yang dikaitkan dengan Listyo Sigit dalam sejumlah posisi pemerintahan, termasuk di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP).
Namun, ia mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan antara dinamika tersebut dengan aktivitas penyadapan dan pengondisian opini di media sosial.
Habiburokhman tidak memastikan keterlibatan pihak-pihak yang dimaksud.
Ia hanya menyebut adanya kemungkinan korelasi yang menurutnya perlu ditelusuri.
“Saya enggak ngerti apakah mereka terlibat atau enggak, tapi aktivitas penyadapan itu kan terus berlanjut dan aktivitas media sosial sangat mungkin ada korelasi dengan mereka,” katanya.
Ia menegaskan, dugaan upaya melemahkan Kapolri maupun pemerintahan Prabowo merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
“Bukan hanya mendowngrade Pak Suyudi, tapi mendowngrade pemerintahan Pak Prabowo. Ini yang benar-benar membuat kita marah,” ujarnya. (Web Warouw)
