JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin mendirikan family office di Indonesia.
Bendahara Negara itu mempersilakan saja, asal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.
Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan itu.
“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.
Mengenal Family Office
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, proyek andalan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yakni family office atau Wealth Management Consulting (WMC) merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya atau investor kakap global menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.
Family office merupakan skema layanan keuangan yang ditujukan untuk mengelola kekayaan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan dananya di Indonesia. Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan.
Family office diusulkan oleh Luhut sudah sejak lama, bahkan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Setidaknya, pembahasan tentang family office telah ada sejak 2024 lalu.
Berdasarkan penelusuran, DEN berencana untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Fasilitas ini akan dijadikan gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor riil.
Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan. Luhut sebelumnya juga telah memastikan bahwa pembentukan family office tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Ditargetkan proyek itu bisa beroperasi tahun ini juga.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Luhut mengatakan pembentukan family office kini dalam tahap finalisasi. Pemerintah juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio selaku pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.
