JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menyoroti pelaksanaan proyek Coretax era Sri Mulyani yang dinilainya tidak optimal, apalagi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut aplikasi perpajakan ini kualitasnya buruk. Ia mendesak pemerintah membuka persoalan ini secara transparan agar masyarakat tahu ke mana uang negara mengalir dan bagaimana hasilnya.
Amin menegaskan, setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang negara yang besar harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat rugi dua kali, uang rakyat dipakai untuk proyek ini, tapi rakyat malah dibuat repot dengan hasilnya,” tegas Amin, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Kasus Coretax harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam menjalankan transformasi digital. Pada dasarnya, esensi digitalisasi bukan terletak pada besarnya anggaran atau proyek, namun pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kalau mau digitalisasi pajak, pastikan dikerjakan oleh orang yang benar-benar paham teknologi, bukan sekadar kontraktor yang kejar tender. Intinya, kami mendukung reformasi pajak, tapi hasilnya mudah, jangan malah bikin repot rakyat,” kata dia.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai Coretax, menurut Amin, adalah bukti bahwa ada masalah serius dalam proyek senilai Rp 1,3 triliun itu. Ia menyoroti komentar Menkeu yang menyindir kualitas sistem tersebut.
“Jujur saja, kalau sampai Menteri Keuangan sendiri bilang Coretax ini seperti buatan anak SMA, itu merupakan hal yang sangat serius. Artinya memang ada yang salah dari awal, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun eksekusinya,” jelas Amin.
Amin menilai masyarakat berhak mendapatkan sistem perpajakan yang canggih, efisien, dan memudahkan semua pihak. Namun, harapan itu tampak jauh dari kenyataan.
“Bayangkan, ini proyek Rp1,3 triliun, pakai uang rakyat. Tapi kenyataannya justru banyak masalah, sistem sering error, pelayanan terganggu, data tak sinkron,” tutur dia.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mendorong adanya audit untuk memeriksa proses pengadaan pajak, oleh BPK atau BPKP.
ia meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk yang disebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dimintai keterangan.
“Kan nanti Purbaya kan yang tahu juga tuh soal Coretax bahwa anak SMA yang dibelakangnya itu memberikan keterangan di pengadilan sebagai Saksi yang memberatkan Sri Mulyani dan dirjen pajak sebelumnya,” tutur Bhima, Sabtu (25/10/2025).
Sebelumnya, pengakuan mengejutkan datang dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengakui Coretax tak mumpuni untuk digunakan. Bahkan dia menggandeng peretas putih alias White Hacker untuk menguji aplikasi warisan eks Menkeu Sri Mulyani, setelah dilakukan sejumlah perbaikan.
“Kita juga sudah panggil hacker kita, yang jago-jago, ini bukan orang asing. Orang Indonesia tuh hacker-nya jago-jago banget, saya panggil yang ranking-ranking dunia itu yang jagoan, enggak payah sih. Dan sudah di-test, sudah lumayan,” ujar Purbaya kepada wartawan, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Purbaya mengatakan, sistem Coretax yang telah dikembangkan selama empat tahun oleh pihak asing rupanya sering bermasalah. Bahkan dia menyebut, pihak asing, LG CNS, yang ditunjuk untuk menyelesaikan sistem Coretax juga tak menemukan jalan keluar.
“Kesimpulannya yang saya bilang tadi, dari problem kritis yang sering dialami pengguna, itu sudah cukup banyak terasa sih, sesuai dengan target awal kita ya, target awal anak buah saya sih, karena depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, yang di bawah yang di LG enggak bisa,” kata dia.
Purbaya langsung menunjuk tim untuk memperbaiki sistem tersebut. Saat dicek kata dia, timnya menemukan hal lucu pada Coretax. Dia menyebut, sistem tersebut seperti dibuat oleh anak lulusan SMA.
“Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source codenya, dilihat sama orang saya. Dia bilang wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” paparnya. (Web Warouw)
