JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Subang terkait penerimaan uang sebesar Rp 600 juta per bulan dari perusahaan Aqua.
“Di audit, saya nanti hari Senin saya nemuin BPK dan serahkan surat permohonan audit,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (1/11).
Menurut Dedi, pembayaran kepada PDAM tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Aqua kini telah memiliki sumber air sendiri dan tidak lagi memanfaatkan aset PDAM Subang.
“Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya perjanjian. Di dasar hukum perjanjian itu penggunaan aset air. Aset dan airnya tidak digunakan, ini yang jadi orientasi kita,” ucapnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, pada awal kerja sama, pengambilan air dilakukan di sumber milik PDAM Subang dengan perjanjian tertentu.
Namun, seiring waktu, perusahaan tersebut mengambil air dari sumber lain di atas lahan milik sendiri, sementara perjanjian kerja sama tetap berjalan.
Semestinya, kata Dedi, PDAM Subang sejak awal memposisikan diri sebagai bagian dari perusahaan tersebut, bukan hanya sebagai penerima kompensasi bulanan.
“Itu nggak pintar PDAM-nya. Gini, waktu awal perusahaan ngambilnya bareng dengan PDAM dengan satu SIFA. Seharusnya PDAM memutuskan diri untuk menjadi bagian dari perusahaan itu sehingga dia harus dihitung aset debit air sebagai investasi sehingga menjadi pemegang saham di perusahaan raksasa itu seharusnya. Kemudian ini tidak dilakukan, lebih memilih mendapatkan uang setiap bulan,” tambah Dedi.
Meski demikian, Dedi memandang persoalan ini sebagai momentum untuk menata ulang tata kelola sumber air di Jawa Barat. Ia ingin seluruh sumber air, baik yang dikelola swasta maupun pemerintah, diidentifikasi ulang agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Tetapi di balik itu, saya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Adalah saya ingin identifikasi sumber air baik yang ada digunakan swasta. Karena orientasinya negara wajib menyediakan air bersih bagi warga,” tutur Dedi.
Dedi menambahkan, hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar pembangunan infrastruktur air bersih di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Sehingga nanti pemerintahan provinsi Jawa Barat berorientasi untuk membangun air bersih di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat dan infrastrukturnya nanti akan jadi penyertaan modal ke PDAM kabupaten kota,” pungkasnya. (Web Warouw)
