JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memperkirakan sekitar 2.000 warga negara Indonesia (WNI) masih berada di kamp pengungsian di Suriah. Dari jumlah tersebut, sekitar 600 orang diduga merupakan foreign fighter atau pejuang asing yang pernah bergabung dengan kelompok pemberontak di negara tersebut.
“Jumlahnya sendiri itu masih tidak terlalu fix ya. Karena angka-angka yang di dalam satu camp yang jumlahnya lebih dari 50.000. Kira-kira ada yang orang Indonesianya diperkirakan ada sekitar 2.000-an,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
“Tapi yang misalnya yang disebut sebagai foreign fighter itu. Ini masih jumlahnya ya antara 500 ke 600 ya, atau 600 lebih sekian,” sambungnya.
Anis mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh terkait kemungkinan pemulangan atau repatriasi WNI yang terjebak di kamp tersebut.
Sebab, kebijakan pemulangan WNI dari Suriah sebelumnya pernah dihentikan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau akan ada pemulangan, nanti proses sosialisasinya ke masyarakat bagaimana, kontrolnya bagaimana, itu masih dalam kajian. Karena ini melibatkan banyak kementerian juga, tapi yang main course-nya teman-teman di BNPT,” kata Anis.
Dia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin mengabaikan aspek kemanusiaan dalam menangani para WNI yang kini masih bertahan ataupun terjebak di Suriah.
Namun di sisi lain, lanjut Anis, pemerintah juga tetap harus mempertimbangkan risiko keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam perspektif kemanusiaan, kita tidak ingin mereka kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Tapi histori panjang ini juga akan punya implikasi. Jadi pertimbangannya lebih kepada asas kehati-hatian,” kata Anis.
Oleh karena itu, langkah repatriasi akan dipertimbangkan dengan prinsip kehati-hatian dan melibatkan lintas kementerian/lembaga negara.
“Ini melibatkan banyak sekali kementerian, tapi yang main course-nya teman-teman di BNPT. Jadi terutama di situ ya,” pungkas Anis.
Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan, kondisi ratusan WNI yang masih berada di kamp pengungsian di Suriah tidak layak secara kemanusiaan.
“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerja Sama Regional BNPT, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro, dalam kegiatan pemutaran film Road to Resilience dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah, Sabtu (15/3/2025).
Menurut Yaenurendra, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya di luar negeri, termasuk yang berada di wilayah konflik.
Namun, proses pemulangan tetap dilakukan secara selektif.
“Kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” ujarnya.
Dia menyebut jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai sekitar 400 orang. Pemulangan WNI sebelumnya
Sebagai informasi, pada akhir 2024 lalu, pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 65 WNI dari Suriah dalam dua gelombang, pada 12–15 Desember 2024.
Evakuasi dilakukan setelah pecahnya konflik antara pasukan rezim Bashar Al-Assad dan kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani.
Rezim Bashar Al-Assad akhirnya jatuh pada Minggu (8/12/2024) setelah pasukannya kehilangan kendali atas Kota Damaskus yang direbut oleh pasukan oposisi bersenjata sehari sebelumnya. (Web Warouw)
