JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam membeberkan sejumlah alasan kenapa lima anggota nonaktif DPR diadukan ke MKD DPR. Adapun lima anggota DPR nonaktif yang dimaksud adalah Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio).
Hal tersebut Dek Gam ungkapkan dalam persidangan MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
“Pada tanggal 4, 9, dan 30 September 2025 yang lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan yang mengadukan sejumlah anggota DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik. Antara lain, satu, teradu satu saudara Adies Kadir atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat,” ujar Dek Gam.
Lalu, untuk Nafa Urbach, Dek Gam menyebut politisi Nasdem itu dilaporkan karena hedon dan tamak.
Menurutnya, kala itu, Nafa Urbach menyampaikan pernyataan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR pantas.
“Dua, teradu Saudari Nafa Urbach atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak, dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI,” tuturnya.
Selanjutnya, lanjut Dek Gam, Uya Kuya dianggap merendahkan DPR dengan berjoget di sidang tahunan 2025.
Eko Patrio juga dilaporkan karena alasan yang sama dengan Uya Kuya, yang mana mereka sama-sama berasal dari PAN.
“Tiga, teradu Saudara Surya Utama atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025, dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025,” jelas Dek Gam.
“Empat, teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025,” sambungnya.
Sementara itu, Dek Gam menyebut Ahmad Sahroni dilaporkan karena menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.
“Lima, teradu Saudara Ahmad Sahroni atas teradu, ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas,” imbuh Dek Gam.
Sikap Anti Rakyat
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, beberapa waktu yang lalu, sederet sikap dan reaksi yang ditunjukkan sejumlah anggota DPR RI merespons kritik dari masyarakat berujung kemarahan rakyat.
Alih-alih menanggapi aspirasi masyarakat dengan respons yang jernih dan empatik, anggota DPR RI justru bak menyulut api di tumpahan bensin. Tak ayal, amarah masyarakat tumpah-ruah di jalanan, itu pun tanpa ada satu orangpun anggota DPR yang berani menemui aksi massa di depan gedung DPR.
Polemik tunjangan DPR memang tengah menjadi sorotan karena komponen dan angkanya yang fantastis. Anggota DPR diperkirakan menerima sekitar Rp100 juta per bulan atau Rp3 juta per hari, berkali-kali lipat di atas Upah Minimum Regional (UMR) beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Nilai tunjangan rumah dinas bahkan mencapai Rp50 juta per bulan untuk tiap anggota.
Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang seret, rasanya bukan hal yang janggal jika kritik soal gaji yang dikantongi anggota dewan bermunculan. Terlebih, di tengah narasi kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Namun, sejumlah anggota DPR menanggapi kritik soal tunjangan ini dengan kata-kata kasar hingga ucapan nirempatik. Beberapa bahkan terkesan mengerdilkan aspirasi masyarakat di jalan yang semestinya mereka tampung aspirasinya sebagai seorang wakil rakyat.
Menengok ke belakang, sejumlah anggota DPR memang merespons kritik masyarakat soal tunjangan baru-baru ini dengan defensif dan serampangan. Misalnya, tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir soal kenaikan drastis tunjangan para legislator.
Menurut Adies, tunjangan rumah anggota DPR merupakan pengganti fasilitas rumah dinas yang sudah tidak lagi diberikan lagi kepada anggota dalam menjalankan tugas kenegaraan. Adies memastikan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Namun, kata Adies, memang ada kenaikan tunjangan anggota dewan yang menyesuaikan harga kebutuhan pokok.
“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan kasihan dengan kawan-kawan DPR,” tutur Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).
Tanggapan lain datang dari anggota Komisi IX DPR, Nafa Urbach. Lewat siaran langsung di akun Instagram pribadinya, ia menyatakan bahwa kenaikan tunjangan rumah dinas itu wajar karena banyak anggota dewan tidak mendapat fasilitas rumah jabatan.
Nafa menambahkan, sejumlah legislator berasal dari luar kota dan terpaksa mengontrak di kawasan Senayan demi kemudahan akses ke DPR. Ia mencontohkan kemacetan tempat tinggalnya di Bintaro sebagai pembanding sulitnya mobilitas ke Senayan.
“Saya saja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa ini. Sudah setengah jam di perjalanan masih macet,” ujar Nafa Urbach, Tirto kutip dari video yang kemudian viral itu.
Pernyataan tersebut memicu polemik dan menuai reaksi keras dari publik. Banyak di antara masyarakat menilai bahwa sebagai anggota DPR, Nafa seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan pribadi maupun institusional. Usai viral, belakangan Nafa meminta maaf lewat akun media sosialnya.
Sikap anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, lebih bikin geleng-geleng kepala. Ketika kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025) lalu, Sahroni menyatakan masyarakat punya hak melakukan kritik terhadap DPR. Namun, ia menyatakan bahwa orang-orang yang mengkritisi agar DPR dibubarkan adalah ‘orang tolol sedunia’.
“Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” ucap Sahroni.
Di kesempatan selanjutnya, Sahroni juga menyatakan bahwa pada Kamis (28/8/2025) atau bertepatan dengan agenda demo buruh di depan gedung DPR, para anggota dewan diminta bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sahroni menjelaskan, mereka tidak ingin ada orang-orang di DPR yang kesusahan pergi dari ‘rumah rakyat’ tersebut.
“Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar dia.
Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai penyesuaian sistem kerja work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi pegawainya. SE dengan Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 itu dinyatakan bahwa kebijakan ini diputuskan sebagai langkah antisipasi adanya potensi kepadatan lalu lintas hingga gangguan aktivitas kedinasan akibat aksi unjuk rasa yang digelar massa buruh di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).
Sahroni juga mendukung kepolisian menangkap para pelajar dalam demonstrasi di depan gedung DPR. Hal ini menanggapi ricuhnya demonstrasi di depan gedung DPR pada Senin (25/8/2025) lalu. Demonstrasi besar-besaran itu diwarnai aksi represif aparat kepolisian yang juga menangkap ratusan pelajar yang terlibat dalam demonstrasi untuk mengevaluasi DPR.
Aksi 25 Agustus 2025 Berakhir Ricuh
“Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur. Bayangiin di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis,” kata Sahroni.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan demonstrasi kepada DPR diwarnai dengan menutup jalan dan dugaan merusak fasilitas publik. Menurut Cucun, hal itu akan membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia.
“Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga di sekarang tahap kita mau rebound nih, bagaimana investasi mau pada masuk itu, para investor betul-betul trust,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Kurang Peka dan Minim Kualitas
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, memandang sikap DPR yang kurang peka terhadap kritik rakyat menunjukkan mentalitas anggota dewan yang merasa sudah ‘membeli’ suara rakyat. Mentalitet itu terbangun tak jauh-jauh dari masih dipeliharanya praktik money politics dalam pemilu legislatif.
Alhasil, anggota DPR yang terpilih tidak mendapatkan suara karena kepercayaan atau atas mandat yang diberikan masyarakat.
“Mereka kemudian merasa mereka enggak butuh masyarakat. Toh, sudah beli suaranya: ya terserah gue dong kalau sudah dapat suara. Jadi, ini menjadi penting dan catatan kenapa penguatan Undang-Undang Pemilu penting,” ucap Kunto, Kamis (28/8/2025).
Tindakan kurang empatik dari anggota dewan ini turut menunjukkan bahwa mereka masih merasa lebih berkuasa dibanding masyarakat. Padahal, anggota DPR tak akan berada di Senayan tanpa ada dukungan suara dari masyarakat yang memilih mereka.
“Tampak bahwa memang anggota DPR merasa punya kelas sosialnya tersendiri. Mungkin mereka membayangkan diri mereka adalah lords atau tuan-tuan tanah dulu waktu Magna Carta di Inggris yang mereka adalah anggota dari parlemen atau House of Lords,” lanjut Kunto.
Pola komunikasi yang buruk dalam merespons kritik dinilai Kunto sebagai cerminan kualitas politisi tersebut. Meski tidak bisa menggeneralisir seluruh anggota DPR bersifat demikian, namun ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu lebih selektif dan kritis memilih wakil rakyat ke depan.
“Kalau memang ngomongnya nggak pakai empati, ngomongnya justru nyalahin masyarakat, nggak usah dipilih lagi walaupun pakai money politics atau segala macem. Kita membantu mengedukasi pemilih lain di dapil kita untuk juga melakukan hal sama,” tegas Kunto. (Web Warouw)
