JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania. Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
“Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
“Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung. Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
Namun, untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia menunggu persetujuan beberapa pihak.
“Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata dia.
“Nah, ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama. Bagi Indonesia, kita akan semua terlibat mendukung apabila semua negara-negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia,” ujar dia.
Kelima negara itu adalah Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian.
“Tentu saja Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” ungkap Sjafrie.
Amerika AS Desak Dewan Keamanan PBB
Sementara itu kepada Bergeloea.cok di Jakarta dilaporkan, Amerika Serikat (AS) mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk secara resmi mendukung rancangan resolusinya yang bertujuan memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump.
AS memperingatkan Palestina dapat menanggung “konsekuensi serius” jika tidak melakukannya.
Seruan tersebut muncul ketika Rusia mengajukan “proposal balasan”-nya sendiri terkait Gaza kepada Dewan Keamanan, yang menantang rancangan Washington, menurut salinan yang dilihat kantor berita Reuters.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB mengatakan pada hari Kamis (13/11/2025) bahwa “upaya untuk menimbulkan perpecahan” seputar resolusi Washington hanya akan mengakibatkan “konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari” bagi warga Palestina di Gaza jika gencatan senjata gagal dan Israel melanjutkan serangannya.
Misi AS secara resmi mengedarkan rancangan resolusinya kepada 15 anggota DK PBB pekan lalu untuk dinegosiasikan mengenai kata-kata dan substansi teks.
Menurut draf teks yang dilihat kantor berita AFP, draf tersebut akan mengesahkan mandat dua tahun yang berlaku hingga akhir 2027 bagi badan pemerintahan transisi di Gaza yang dikenal sebagai “Dewan Perdamaian” yang akan diketuai Trump.
Draf tersebut juga akan mengizinkan negara-negara anggota untuk membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara” yang akan bekerja pada “penonaktifan permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara” di Gaza, melindungi warga sipil, dan mengamankan koridor bantuan kemanusiaan.
ISF juga akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi wilayah kantong tersebut. Trump telah mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan AS ke Gaza sebagai bagian dari pasukan berkekuatan 20.000 orang yang diusulkan.
Washington mengatakan diskusi telah dilakukan dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan mengenai kontribusi terhadap pasukan tersebut, tetapi masih ada keraguan tentang pengiriman tentara karena kekhawatiran mereka dapat berkonflik langsung dengan Hamas.
Berbeda dengan draf sebelumnya, iterasi terbaru juga merujuk pada kemungkinan negara Palestina di masa depan, dengan menyatakan, “Kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” setelah Otoritas Palestina (PA) melaksanakan reformasi yang diminta.
“Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera,” tambah resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Rabu bahwa ia optimistis resolusi tersebut akan diadopsi, dengan mengatakan “kemajuan yang baik” sedang dicapai dalam negosiasi seputar bahasanya.
Namun, meskipun ada dukungan luas untuk “Dewan Perdamaian” di antara anggota DK PBB, pertanyaan serius masih muncul terkait tidak disebutkannya mekanisme pengawasan apa pun untuk badan tersebut, peran Otoritas Palestina (PA) di masa depan, atau detail konkret tentang mandat ISF dalam teks, lapor AFP. Dengan tanda tanya yang signifikan ini masih menggantung atas proposal AS,
Rusia mengajukan resolusi balasannya sendiri kepada DK PBB pada hari Kamis.
“Tujuan draf kami adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan terpadu menuju tercapainya penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” ungkap bunyi nota tersebut.
Pada 8 Oktober, Trump mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin yang banyak digembar-gemborkan untuk Gaza, yang menghentikan konflik dua tahun yang telah mengakibatkan pasukan Israel menewaskan 69.179 orang di wilayah kantong tersebut.
Kesepakatan ini juga memfasilitasi pertukaran tawanan Israel yang ditahan di wilayah kantong tersebut – baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal – dengan tahanan Palestina, serta penarikan sebagian pasukan Israel dan masuknya sejumlah bantuan kemanusiaan.
Meskipun gencatan senjata tetap berlaku, Israel telah berulang kali melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan serangan hampir setiap hari yang menewaskan ratusan warga Palestina.
Menunjuk gencatan senjata yang “rapuh” ini dalam notanya pada hari Kamis kepada DK PBB, misi AS mendesak badan tersebut untuk “bersatu dan bergerak maju untuk mengamankan perdamaian yang sangat dibutuhkan” dengan mendukung resolusi Washington.
“(Ini) adalah momen bersejarah untuk membuka jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah,” ujar dia.
Pemrintah Siapkan15 Ribu Hektare Lahan di Kaltara
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan menyiapkan lahan seluas 10 ribu hingga 15 ribu hektare di Kalimatan Utara (Kaltara) untuk Pemerintah Palestina berinvestasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap lahan tersebut bisa digunakan oleh Pemerintah Palestina untuk berinvestasi dalam pembangunan perkebunan pangan, peternakan, dan agroindustri.
Nantinya, pembangunan di lahan tersebut bisa melibatkan BUMN, sektor swasta, serta mitra kebijakan internasional di Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya.
Konsep pengembangannya berbasis klaster terintegrasi yang diharapkan menjadi model kerja sama antarnegara di bidang pertanian.
“Palestina menjadi bagian penting dalam inisiatif ini,” kata Amran dikutip dari siaran pers pada Sabtu (1/11/2025).
Dalam pertemuannya bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, Amran menegaskan Indonesia bersama Palestina, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga melalui kerja sama konkret di bidang pangan.
“Bagi kami, membantu Palestina bukan hanya soal pangan, tapi soal kemanusiaan. Saudara-saudara kita di sana berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan,” ujar Amran.
Selain investasi lahan, kerja sama Indonesia-Palestina juga mencakup pertukaran teknologi pertanian berkelanjutan.
Contohnya seperti irigasi hemat air, pertanian gurun, pengembangan benih tahan iklim, serta sistem pertanian modern berbasis digital dan hidroponik.
Di bidang SDM, Indonesia akan memperluas kuota pelatihan bagi petani muda dan pejabat pertanian Palestina, termasuk magang di lahan pertanian terintegrasi di Kalimantan dan Sulawesi.
Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan membentuk Komite Kerja Bersama (Joint Working Committee) pada awal 2026.
Komite Kerja Bersama akan memfinalisasi rencana aksi dan memastikan pelaksanaan tepat waktu dari seluruh inisiatif yang telah disepakati.
Zuhair Al-Shun pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemerintah Indonesia.
Nantinya, tim teknis investasi Palestina akan mengunjungi Indonesia. Namun, kunjungan ini disebut akan tertunda sementara karena situasi keamanan di Palestina yang belum kondusif.
Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemerintah Palestina akan tetap melanjutkan koordinasi dan menantikan waktu terbaik untuk pelaksanaan proyek ini.
Sebelumnya, Amran pernah mengungkap Pemerintah Indonesia berencana membangun pusat produksi pangan di Sumatera dan Kalimantan yang nantinya akan dipasok ke Palestina.
Ini merupakan langkah lanjutan dari sebelumnya Indonesia telah mengirim bantuan 10 ribu ton beras ke Palestina.
“Kami akan membangun klaster di Kalimantan dan Sumatera,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Senin (22/9/2025).
“Pangannya Palestina bisa disuplai dari Indonesia. Itu real, bantuan kita pada Palestina nanti ke depan. Itu perintah Bapak [Presiden Prabowo Subianto]. Beliau luar biasa ide-idenya,” sambungnya.
Amran mengungkap komoditas yang akan diproduksi di tempat ini meliputi beras dan produk hortikultura.
Selain itu, menurutnya, tenaga kerja yang terlibat juga tidak hanya dari Indonesia, tetapi ada kemungkinan berasal dari Palestina.
“Ya, ada rencana dari sana waktu hasil pertemuan kemarin bersama Menteri Pertanian Palestina. Kemungkinan [ada] tenaga ahli [dari Palestina],” ujar Amran. (Web Warouw)
