JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menerima aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait kebutuhan perumahan layak di Provinsi Papua. MRP sendiri terdiri dari jajaran, anggota dan tokoh agama maupun masyarakat Papua.
Ini termasuk usulan penyediaan rumah khusus dan hunian vertikal (rusun) yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat.
Aspirasi ini pun disampaikan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP Fritz Mambrasar beserta para anggota di kantor Kementerian PKP, Jakarta, dilaporkam Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).
.”Saya menyerahkan aspirasi dari toko agama dan toko masyarakat di Provinsi Papua kepada Menteri (PKP) Dan ini sudah di input di Balai Penyedia Perumahan Kementerian PUPR Provinsi Papua,” ujar Fritz.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan betapa pentingnya kriteria rumah khusus tokoh agama maupun masyarakat di Papua.
“Dan ini nanti tentunya kriteria ini perlu didiskusikan secara lebih detail antara Majelis Rakyat Papua dengan Kementerian PKP dan BPS,” jelas Amalia.
Sementara Ara berharap arahan dari BPS terkait kriteria tokoh agama dan masyarakat yang dimaksud agar nantinya bisa menjadi acuan.
“Karena saya juga mendapatkan tugas untuk membangun 2.000 rumah bagi rakyat di Papua Pegunungan dari Pak Presiden dan 200 bagi tokoh,” sambungnya.
Kriteria ini pun nantinya juga akan dikonsultasikan kepada Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) agar tepat sasaran.
3 Juta Rumah, Realistik atau Hanya Ilusi Statistik?
Setahun sudah Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggaungkan target menyediakan 3 Juta Rumah bagi rakyat. Angka ini luar biasa, tetapi apakah realistis?
Jawabannya, tentu tidak semata terletak pada kemauan, melainkan pada strategi implementasi yang kini dinilai masih belum terarah.
“Isunya cuma di situ. Program 3 juta rumah itu realistis atau tidak realistis, itu akan kembali kepada strateginya. Sayangnya, hari ini harus kita akui secara bersama bahwa strateginya itu masih belum terarah, masih ke mana-mana. Belum ada itu strategi,” cetus Chief Economiest SMF Martin Daniel Siyaranamual dikutip Bergelora.com.di Jakarta,  Sabtu (15/11/2025).
Inilah alarm keras bagi pengambil kebijakan. Menurut Martin, jika tidak ada blueprint jelas yang meliputi strategi pembiayaan, penerima manfaat yang tepat, dan intervensi yang terukur, maka target besar ini berpotensi hanya menjadi ilusi statistik.
Pelajaran Mahal yang Wajib Dipetik
Momen transisi atau kejadian spesifik pada tahun 2025 ini harus dijadikan cermin untuk mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan masa lalu. Martin menekankan bahwa masalah pasti muncul, tetapi yang terpenting adalah pelajaran harus dipetik.
“Pelajarannya bisa dipetik. Saya pikir itu lebih bagus daripada ketemu masalah, tapi lupa sama pelajarannya,” imbuh Martin.
Pemerintah dan lembaga terkait harus segera menjawab lima pertanyaan kunci agar strategi lebih terarah. Lima pertanyaan fundamental itu adalah siapa penerima manfaat yang paling membutuhkan, bagaimana strategi pembiayaan yang berkelanjutan, di mana intervensi perumahan paling mendesak dilakukan, kapan intervensi tersebut harus dimulai, dan bentuk intervensi seperti apa yang paling efektif diterapkan.
Di tengah ketidakjelasan strategi besar, peran PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, BUMN pembiayaan sekunder perumahan, berupaya menjadi jangkar stabilitas.
Meskipun SMF harus fokus pada tugas yang diberikan, peningkatan target mereka menjadi sinyal positif adanya pergerakan. Selain itu, SMF juga mengakui bahwa ada pergerakan kebijakan yang lebih fokus, terutama dalam penugasan spesifik kepada mereka.
“Yang untuk kami diserahkan 2 hal itu, dan kami akan mengerjakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini FLPP dan mikro finance,” imbuh Corporate Secretary SMF Primasari Setyaningrum.
Awalnya, target KPR yang didukung SMF hanya 25.000 unit. Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini terus melonjak secara bertahap menjadi 40.000, lalu 45.000, dan kini bahkan menyentuh 50.000 unit.
Peningkatan target ini menunjukkan dua hal yakni pemerintah mulai memodelkan solusi dan menugaskan SMF dengan lebih spesifik, dan fokus pada kredit mikro perumahan adalah terobosan penting untuk menjangkau segmen informal yang sering terabaikan dalam skema KPR konvensional.
Jika SMF mampu mengoptimalkan peran, khususnya dalam menyalurkan dana untuk FLPP dan mendorong kredit mikro perumahan, ini adalah model yang bisa menjadi cetak biru bagi implementasi 3 Juta Rumah di masa depan.
Namun, tantangan terbesar SMF adalah memastikan dana FLPP tidak hanya tersedia, tetapi juga menjangkau bank-bank daerah dan non-bank yang melayani MBR di pelosok. (Web Warouw)
