JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar 1.000 ton beras diduga ilegal di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beras tersebut diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.
Tanjung Balai Karimun masuk kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone Batam-Bintan-Karimun. Temuan ini dinilai janggal karena wilayah tersebut bukan daerah produksi beras.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal,” kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).
Amran menyebut hasil penelusuran sementara menunjukkan aparat mengamankan 1.000 ton beras ilegal. Sebanyak 345 ton masih tersimpan di gudang Bea Cukai.
Beras itu diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang. Wilayah tersebut tidak memiliki sawah dan tidak dikenal sebagai sentra produksi padi.
Tujuan pengiriman disebut mengarah ke daerah produsen utama beras seperti Palembang dan Riau. Pola distribusi ini dinilai tidak masuk akal.
“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” tegas Amran.
Selain beras, aparat menyita gula pasir, cabai kering, bawang putih, dan bawang merah. Seluruh komoditas tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina.
Barang-barang itu juga tidak melalui tempat pengeluaran resmi dan tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.
Kementerian Pertanian menindaklanjuti temuan tersebut dengan melelang sebagian barang bukti sesuai ketentuan hukum. Komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.
“Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Amran.
Pemerintah sebelumnya menyatakan swasembada beras pada 2025 karena tidak melakukan impor beras konsumsi. Badan Pangan Nasional mencatat stok beras awal 2026 mencapai 12,529 juta ton. Angka ini naik 203,05 persen dibanding stok awal 2024.
Stok tersebut mencakup Cadangan Beras Pemerintah 3,248 juta ton di gudang Bulog, serta beras di rumah tangga, produsen, penggilingan, pedagang, hotel, restoran, dan katering.
“Tentu kita patut bersyukur dengan kondisi stok beras secara nasional untuk awal tahun 2026, sangat tinggi dan sangat aman,” kata
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026) malam. (Web Warouw)
