JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menantang pihak yang tidak suka dan mengkritik kebijakannya untuk bertarung di 2029.
Menurut Prabowo, bila ada pihak yang menjelek-jelekkan kerja pemerintahannya, sebagai pihak yang tidak suka dirinya, Prabowo pun menantang pihak yang tidak suka dengannya untuk bertarung di Pilpres 2029.
Presiden Prabowo Subianto menyebut ada kelompok yang kerap mengkritik pemerintah dan dikendalikan oleh kekuatan asing.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam agenda ‘Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026’ di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Mulanya Prabowo menyinggung jika ada kelompok yang kerap menjelek-jelekkan pemerintah. Ia lantas meminta agar kelompok tersebut tidak merusak bangsa dengan memecah belah masyarakat.
“Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo silakan 2029 bertarung,” jelasnya.
Prabowo menyebut kelompok tersebut juga berkeinginan untuk terus menciptakan demo atau unjuk rasa di tanah air. Akan tetapi, kata dia, tujuan utamanya bukanlah demo melainkan kerusuhan yang terjadi setelahnya.
“Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara,” tuturnya.
Karenanya, Prabowo menegaskan dirinya tidak akan ragu-ragu menindak pihak-pihak yang berbuat kerusuhan dan melakukan aksi pidana seperti pembakaran dan penggunaan bom molotov.
“Bakar-bakar dan bom molotov saya katakan itu membahayakan dan itu pidana. Saya tidak ragu-ragu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengklaim kelompok-kelompok itu sedari awal sudah mengetahui jika mereka dibantu atau didukung oleh kekuatan asing untuk membuat kekacauan di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia mengimbau agar seluruh upaya memecah belah bangsa dapat dihentikan. Pasalnya, kata dia, masyarakat yang justru menjadi korban akibat aksi tersebut.
“Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, yakin saya, dan saya punya bukti,” ujarnya.
Prabowo Kritik Standar Ganda Negara Besar
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (3/1) dilaporkan, Prabowo Subianto juga melontarkan kritik keras terhadap praktik standar ganda yang dinilai kerap dilakukan negara-negara besar dalam menyikapi isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di dunia internasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang lugu dan mudah percaya terhadap narasi kekuatan global.
Ia mengingatkan para pemimpin pusat dan daerah agar memahami sejarah panjang bangsa Indonesia yang selama ratusan tahun mengalami penjajahan, intervensi, serta tekanan dari kekuatan asing.
“Bangsa yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah,” tegas Prabowo, seraya menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesadaran geopolitik dalam kepemimpinan nasional.
Presiden juga menyoroti kontradiksi negara-negara yang paling vokal mengampanyekan demokrasi, HAM, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan, namun dalam praktiknya justru dinilai melanggar nilai-nilai tersebut.
Ia menyinggung berbagai tragedi kemanusiaan di sejumlah konflik global, di mana puluhan ribu warga sipil termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua menjadi korban, sementara banyak negara memilih untuk diam.
“Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?” ujar Prabowo di hadapan peserta Rakornas.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia harus berangkat dari pemahaman sejarah perjuangan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang ditebus dengan darah, keringat, dan air mata rakyat di seluruh Nusantara, yang berpuncak pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan.
Pidato Presiden tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah agar Indonesia tetap berdaulat dalam bersikap, tidak mudah terpengaruh tekanan global, serta konsisten memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan pengalaman sejarah bangsa sendiri. (Calvin G. Eben-Haezer)
