JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak pembayaran utang yang bersih sepanjang sejarahnya. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Jamuan Iftar dan Business Summit di Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Kepala Negara menyebut ketahanan fiskal Indonesia dibangun di atas fondasi ekonomi yang kuat dan pengelolaan yang berhati-hati selama bertahun-tahun.
Komitmen tersebut, kata dia, menjadi sinyal penting bagi para pelaku usaha dan investor global.
Tak Pernah Gagal Bayar Utang
Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan konsistensi Indonesia dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur.
“Kami telah mengelola perekonomian kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami,” kata Presiden melalui Sekretariat Presiden dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (21/2).
Ia juga memastikan bahwa tradisi menghormati kewajiban negara akan terus dijaga oleh pemerintahan selanjutnya.
Menurutnya, meski terjadi perbedaan politik yang tajam antarpemimpin, utang negara tetap menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan.
Reformasi Ekonomi Dan Penguatan SDM
Di hadapan kalangan bisnis AS, Prabowo memaparkan agenda penguatan ekonomi nasional yang tengah dijalankan pemerintahannya. Fokus tersebut mencakup pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum guna menciptakan kepastian bagi investor.
Meski demikian, ia mengakui Indonesia masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti kemiskinan, kelaparan, dan masalah gizi pada anak.
Prabowo menegaskan pendekatan yang ia pilih adalah menghadapi persoalan secara terbuka dan mencari jalan keluar terbaik.
“Saya berpendapat bahwa masalah harus diselesaikan secara langsung. Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan kita dan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, pemerintah akan mendirikan sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine). Kebijakan ini diambil untuk menjawab kekurangan tenaga medis yang masih cukup besar di dalam negeri.
“Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Itu berarti kita membutuhkan waktu 14 tahun untuk mengisi kesenjangan ini, kecuali jika dilakukan upaya baru dan itulah sebabnya saya membentuk sepuluh universitas baru berbasis STEM,” ujar Presiden.
Selain pembangunan perguruan tinggi, pemerintah juga memulai proyek pendirian 500 sekolah menengah unggulan. Kerja sama pendidikan dengan institusi luar negeri, termasuk universitas ternama dari Inggris dan Amerika Serikat, turut dibuka guna meningkatkan mutu pembelajaran.
Tutup Tambang Ilegal Dan Sita Lahan
Dalam aspek tata kelola, Prabowo menegaskan komitmen keras memberantas praktik ilegal, terutama di sektor sumber daya alam. Ia menyebut telah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan dan pembalakan liar.
“Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung. Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, beroperasi di luar area yang diizinkan, di luar konsesi mereka, dan sebagainya,” katanya.
Menurut Prabowo, kepastian hukum dan penegakan aturan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial serta politik, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi dunia usaha.
“Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian proses hukum. Saya pikir semua ini akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan bisnis dan ekonomi,” ujarnya.
Utang Luar Negeri Swasta Naik Tahun Ini
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan saat mengikuti rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dalam rapat tersebut Satuan Tugas (Satgas) DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk memperlancar dana tanggap darurat dalam penanganan bencana guna menghindari birokrasi yang berbelit-belit. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz
Sementara itu sebelumnya dilaporkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah anggapan penurunan utang luar negeri (ULN) swasta pada kuartal IV-2025 disebabkan oleh pengusaha yang menahan ekspansi.
Ia melihat fluktuasi utang merupakan hal biasa dan justru menunjukkan pengusaha mulai memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri.
Ia meminta publik tidak reaktif terhadap naik atau turunnya utang swasta karena yang terpenting adalah tren jangka panjang yang sejalan dengan aktivitas ekonomi.
Ia menjelaskan, penurunan utang pada kuartal IV perlu dilihat secara berkelanjutan. Menurutnya, utang swasta akan kembali meningkat seiring bergeraknya roda ekonomi.
“Anda lihat enggak dari bulan ke bulan seperti apa? Saya yakin kuartal 1, 2, 3, 4 (2026) mulai naik lagi. Sesuai dengan aktivitas ekonomi. Tapi kan belum ke depan akan lebih bagus lagi,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Purbaya juga menyoroti faktor lain yang memengaruhi penurunan ULN, yakni meningkatnya sumber pendanaan dari perbankan nasional.
Likuiditas yang digenjot pemerintah ke sistem ekonomi sebesar Rp276 triliun disebut juga membuat pengusaha kini memiliki alternatif pendanaan di dalam negeri.
“Dan mungkin mereka juga melihat dalam negeri sudah lebih banyak funding dari perbankan juga. Karena kita dorong likuiditas ke sistem perekonomian. Jadi, nggak satu arah seperti itu,” ucapnya..
Sebelumnya, Bank Indonesia mengungkapkan data ULN swasta sebesar 192,8 miliar dolar AS pada kuartal IV-2025 atau menurun dibandingkan dengan posisi kuartal III-2025 senilai 194,5 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ULN swasta dipengaruhi oleh utang perusahaan nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Utang swasta didominasi sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan, dengan porsi 79,9 persen dari total ULN swasta. Dari sisi tenor, 76,3 persen utang swasta berjangka panjang.
BI juga merilis data posisi ULN Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 431,7 miliar dolar AS, naik dari posisi kuartal sebelumnya.(Calvin G. Eben-Haezer)
