JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memperketat aturan bagi siswa baru. Setiap peserta didik beserta orangtuanya diwajibkan menandatangani surat pernyataan komitmen perilaku saat proses penerimaan siswa baru.
Dalam surat tersebut, siswa berkomitmen untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah jika tersedia akses transportasi umum, tidak menggunakan knalpot brong, tidak merokok, hingga tidak mengonsumsi minuman keras.
“Kalau melakukan itu (melanggar) maka saya bersedia mengundurkan diri dari sekolah tersebut dan itu disetujui oleh orangtuanya dan dilegalisasi oleh notaris,” ujar Dedi saat memberikan sambutan pada kegiatan pemusnahan barang bukti di Mapolda Jabar, Rabu (18/2/2026).
Membentuk Karakter dan Kedisiplinan
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (21/2) dilaporkan, menurut Dedi, kebijakan tegas ini merupakan upaya membentuk karakter peserta didik sejak dini.
Ia menegaskan bahwa esensi pendidikan tidak hanya terbatas pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan budaya disiplin.
“Ini cara mengikat orang. Karena pendidikan itu untuk membentuk karakter. Nah, ini harus menjadi bagian,” kata Dedi.
Dedi juga mendorong penegakan hukum lalu lintas yang lebih tegas terhadap pelajar yang melanggar aturan, khususnya penggunaan knalpot tidak standar.
Ia mengusulkan agar kendaraan pelanggar ditahan hingga knalpot tersebut diganti sendiri oleh orangtua siswa sesuai standar pabrikan.
“Nanti ditebusnya itu ketika knalpotnya diganti, kemudian nanti orangtuanya datang membawa knalpot baru yang sesuai standarnya,” ucapnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ketertiban, Dedi berencana memberikan insentif atau bonus bagi petugas satuan lalu lintas yang konsisten menindak pelanggaran pelajar. Hal ini pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
“Saya itu selalu memberikan bonus setiap sat lantas yang menilang anak-anak sekolah yang pakai knalpot brong. Saya kalau diberbolehkan menurut undang-undang, saya juga nantikan koordinasi dengan Kepala Samsat Kabupaten Kota. Saya juga nanti akan berikan bonus pada satlantas yang menilang dan ditilangnya harusnya ditahan,” tutur Dedi.
Dedi menilai kesemrawutan lalu lintas saat ini terjadi karena adanya keraguan aparat dalam melakukan penindakan. Padahal, ketertiban lalu lintas adalah cermin dari tingkat peradaban sebuah wilayah.
“Kenapa lalu lintas itu mengalami problem hari ini? Karena apa? Karena satuan lalu lintas ragu melakukan tindakan. Karena ragu melakukan tindakan, akhirnya orang hari ini tidak pakai helm, tidak ada masalah. Knalpot brong tidak ada masalah, plat nomornya ngaco, enggak ada masalah,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsistensi dalam penindakan menjadi kunci utama untuk menciptakan ketertiban sekaligus membangun budaya disiplin di Jawa Barat.
“Keraguan ini akan mengakibatkan kesemrawutan di jalan. Kesemrawutan di jalan adalah cermin meningkatnya kriminalitas dan cermin sebuah wilayah yang tidak beradab. Karena peradaban sebuah wilayah dinilai dari lalu lintasnya. Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab,” kata Dedi. (Enrico N. Abdielli)
