JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima Rp 1 miliar setiap bulannya.
Dadan menyebut, uang sebesar itu akan beredar di wilayahnya masing-masing.
“Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp 1 miliar per bulan,” ujar Dadan, dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Dadan menyebut, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.
Sebagian besar anggaran BGN, kata dia, langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan SPPG di seluruh Indonesia.
“Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah,” ujar dia.
Dadan kemudian memberi contoh mengenai perputaran uang akibat MBG.
Dia mengatakan, di Jawa Barat yang telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp 5 triliun setiap bulan.
“Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp 5 triliun per bulan..Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp 11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah dan kemudian menjadi isu hal lokal di mana pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok lokal,” papar Dadan.
Oleh karena itu, kata dia, program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal.
Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.
Dadan menyoroti pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional, hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini juga semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah.
Dadan mengeklaim, banyak kepala daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.
“Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” ujar dia.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.
Kualitas Bintang 5, tapi Dengan Rp 10.000
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menantang ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan inovasi menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menyebut, menu MBG yang diharapkan harus berkualitas bintang 5, tetapi bahan bakunya harus tetap seharga Rp 10.000.
Dadan berharap, kolaborasi antara ahli gizi dan koki profesional dapat menghasilkan menu khas MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga memiliki kualitas setara hidangan kelas atas.
“Saya berharap suatu hari keluar inovasi-inovasi makanan dari ahli gizi dan chef-chef profesional sehingga akan keluar khas Program Makan Bergizi yang kualitasnya sekelas bintang 5, tetapi harganya harga Program MBG dengan bahan baku Rp 10.000,” ujar Dadan, dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Dadan menekankan, inovasi produk menjadi semakin penting, terutama dalam pelaksanaan program selama bulan Ramadhan. Menurut dia, selama bulan puasa, MBG yang disajikan tidak hanya harus bergizi dan segar, tetapi juga memiliki daya tahan lebih lama.
“Inovasi produk ini penting terutama terkait dengan program selama bulan Ramadhan, di mana kita membutuhkan makanan yang berkualitas tinggi, fresh, tetapi tahan lama. Nah ini tantangannya,” tutur dia.
Dadan menyoroti perkembangan pesat jumlah SPPG dalam satu tahun terakhir. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Jika jumlah SPPG pada Ramadhan tahun 2025 baru sekitar 1.000 unit, kini jumlah dapur telah meningkat menjadi sekitar 25.000 unit di seluruh Indonesia.
Menurut Dadan, peningkatan skala ini turut membawa tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Meski terdapat sejumlah kecil SPPG yang menjadi sorotan publik, ia menilai hal tersebut masih dalam batas wajar jika dilihat dari keseluruhan jumlah yang beroperasi.
“Jadi, kalau ada 62 yang membuat viral menjadi sesuatu yang luar biasa dari 25.000, jadi kalau dihitung secara persentase sebetulnya kecil tetapi itulah yang kemudian dilihat oleh masyarakat,” ujar Dadan.
Dadan menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan secara internal agar kualitas layanan MBG dapat merata di seluruh daerah.
Dadan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Kita patut terus melakukan perbaikan ke dalam supaya kualitas merata dan tidak ada satu pun SPPG yang menyimpang dari juknis dan SOP yang ditetapkan,” imbuh dia. (Wwn Warouw)
