JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai menyerukan penyelidikan independen atas penembakan fatal yang menewaskan sedikitnya lima warga sipil di Kemburu, Kecamatan Puncak, Provinsi Papua Tengah, menekankan perlunya pengungkapan fakta dan akuntabilitas.
Ia secara khusus menyebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan menyatakan keyakinannya akan kemampuan lembaga tersebut untuk memberikan informasi rinci kepada publik mengenai kasus tersebut di tengah keterbatasan sumber resmi.
“Komnas HAM harus segera bergerak untuk meluncurkan penyelidikan,” kata Pigai dalam pernyataan yang diterima Bergelora.com di Jakarta pada Jumat (17/4).
Menteri juga mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang insiden tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam atas nyawa yang hilang, termasuk anak-anak di bawah usia lima tahun. Seharusnya tidak ada warga sipil yang menjadi korban dalam bentrokan antara TNI dan kelompok separatis bersenjata Papua,” tambahnya.
Pigai menegaskan bahwa selalu wajib bagi militer untuk memprioritaskan keselamatan warga sipil dalam setiap operasi.
“Kami menyerukan penghentian sementara semua operasi militer di wilayah-wilayah di mana warga sipil dapat berisiko, terutama di zona pengungsi. Perlindungan bagi penduduk harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan insiden di Kemburu sebagai pengingat yang jelas akan perlunya kepatuhan ketat terhadap hukum humaniter internasional selama konflik untuk menghindari pelanggaran hak-hak terhadap penduduk sipil.
Dalam hal ini, menteri menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aktivitas militer di wilayah tersebut.
Ia kemudian menyimpulkan dengan mengatakan bahwa upaya yang lebih besar menuju investigasi yang transparan sangat penting untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata di wilayah Papua, Indonesia di masa mendatang. (Web Warouw)
