JAKARTA – Laporan “Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2025” oleh Kemdiktisaintek menunjukkan angka putus kuliah di Indonesia sampai 2025 mencapai 289 ribu mahasiswa. Jumlah ini meningkat 2,62 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
Berdasarkan laporan tersebut, angka putus kuliah mayoritas terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), yang mencapai 73,81 persen. Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) sekitar 17,20 persen dan dari perguruan tinggi agama 7,74 persen. Sisanya dari sekolah kedinasan sekitar 1,25 persen.
Angka Putus Kuliah Tertinggi pada Jenjang Sarjana
Kepada Bergelora.com du Jakarta, Kamis (28/5) dilaporkan, Menurut laporan, angka putus kuliah terbanyak ada pada jenjang sarjana. Ini terjadi hampir di semua jurusan mulai dari ekonomi, teknik, sosial, hingga pendidikan.
Pada program diploma (D3 dan D4), jumlah putus kuliah juga cukup terlihat pada bidang ilmu teknik, kesehatan, dan ekonomi, meskipun tidak sebesar pada program sarjana. Sementara pada program pascasarjana (magister dan doktoral), jumlah mahasiswa putus kuliah relatif lebih kecil dan tersebar pada beberapa bidang tertentu.
Secara umum, mahasiswa yang putus kuliah berasal dari angkatan yang telah menempuh semester cukup panjang, terutama pada jenjang sarjana dan doktoral. Kecenderungan putus kuliah terjadi mendekati batas akhir masa studi.
Sementara itu, berdasarkan usia, kelompok usia 21 hingga 30 tahun menjadi penyumbang terbesar angka putus kuliah. Angka tersebut menunjukkan hambatan struktural yang dialami kelompok pada rentang usia kritis ini, jauh lebih dalam daripada semata-mata kurangnya motivasi belajar.
Kelompok putus kuliah yang berada pada fase usia tersebut menghadapi kombinasi keterbatasan kemampuan finansial mandiri, dorongan lebih besar untuk masuk ke pasar kerja, dan peluang penyelesaian studi yang amat terbatas.
5 Provinsi dengan Angka Putus Kuliah Tertinggi
1. Jawa Barat – 51.359
2. DKI Jakarta – 35.899
3. Jawa Timur – 30.260
4. Banten – 20.814
5. Jawa Tengah – 20.582
Menurut angka di atas, provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat memperlihatkan dominasi mahasiswa putus kuliah yang berasal dari PTS dengan proporsi yang cukup tinggi, yakni di atas 86 persen, bahkan tertinggi mencapai 93,79 persen pada Provinsi DKI Jakarta.
Kemdiktisaintek mencatat tingginya angka putus kuliah ini, bila dibiarkan begitu, akan berisiko memperlebar kesenjangan antara mereka yang mampu memanfaatkan peluang gelar akademik dan mereka yang merasa perguruan tinggi bukan lagi ruang yang layak dipertahankan.
Mahasiswa Protes Biaya Kuliah Mahal: Pendidikan Tinggi Jadi Barang Mewah
Sebelumnya dilaporkan, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diwarnai aksi unjuk rasa oleh massa mahasiswa di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Dalam aksinya, massa menyoroti mahalnya biaya kuliah yang membuat pendidikan tinggi kian sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Clarisa (21), salah satu mahasiswa peserta aksi menilai, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan masalah ketimpangan akses pendidikan.
“Enggak semua orang bisa menjangkau pendidikan tinggi. Harusnya di zaman sekarang udah semakin terbuka, tapi hari ini justru kenyataannya pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Masih sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat kelas bawah,” ujar Clarisa kepada, Senin.
Ia menyoroti besarnya biaya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Khususnya melalui jalur mandiri, yang kerap memupuskan harapan calon mahasiswa yang berprestasi secara akademik. Meskipun ada subsidi UKT, tetapi hanya mampu menutupi sebagian biaya.
“Bahkan di berbagai kampus negeri, banyak jurusan yang biaya masuk dari jalur mandirinya, uang pangkalnya ada yang mencapai Rp 50 juta,” ucap Clarisa.
Mahalnya biaya yang harus dibayar membuat banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik menjadi tak bisa melanjutkan kuliah karena tak sanggup membayar UKT ataupun uang pangkal.
“Sementara hari ini, anggaran pendidikan tidak maksimal karena dipotong dan diprioritaskan untuk hal lain, seperti makan siang gratis dan banyak efisiensi,” kata Clarisa.
Keresahan serupa disuarakan oleh Daffa (20). Ia menyoroti adanya ketidakadilan alokasi anggaran antara PTN dan mahasiswa di sekolah kedinasan.
“Kami merasa ada diskriminasi anggaran. Kami di PTN ini UKT naik terus. Tapi kementerian lain bisa membiayai mahasiswanya kuliah gratis, dapat uang saku, asrama gratis, kontrak kerja juga,” kata Daffa.
Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan pemerataan subsidi pendidikan agar beban kampus tidak dilimpahkan kepada mahasiswa.
“Jangan sampai anggaran itu habis hanya untuk sekolah kedinasan, sementara mahasiswa PTN harus bayar UKT pakai pinjol,” tutur dia.
Demo Hardiknas.Mahasiswa
Sebelumnya diberitakan, mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemdiktisaintek, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Dalam aksi hari ini, para mahasiswa menyuarakan lima pokok tuntutan sebagai berikut:
1. Pencabutan anggaran MBG dari anggaran pendidikan dan mengevaluasi total program tersebut
2. Kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer dan dosen honorer.
3. Pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui perbaikan infrastruktur dan akses fasilitas yang terjangkau.
4. Pendidikan yang aman dari kekerasan dan bias gender di dalam kurikulum maupun penanganan kasus.
5. Menolak komersialisasi dan neoliberalisasi pendidikan yang memandang lembaga pendidikan semata sebagai pabrik sumber daya manusia. (Calvin G. Eben-Haezer)
