JAKARTA, – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan, Presiden Prabowo Subanto ingin tidak ada korupsi hingga penyimpangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dudung menekankan, Prabowo ingin setiap anggaran negara yang dikeluarkan untuk program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan menguntungkan kelompok tertentu.
“Keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul bapak presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat,” ucap Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dudung mengatakan Presiden RI juga ingin Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul dengan adanya program MBG.
Oleh karena itu, Dudung menilai perombakan pimpinan BGN sebagai langkah yang tepat untuk mengikuti keinginan Prabowo.
“Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel,” ujar mantan kepala staf TNI Angkatan Darat itu.
Dudung juga meyakini, Prabowo punya pertimbangan dan mendapat banyak masukan sebelum mengganti pimpinan di BGN.
“Saya rasa itu presiden, saya yakin bapak presiden sudah mendapat masukan-masukan,” ujar dia.
Kepala BGN Dicopot
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional. Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang untuk menjadi kepala BGN.
Nanik akan didampingi dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan ini diambil Prabowo setelah memonitor dan mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Perbaikan Menyeluruh MBG
Kepada Bergelora.com diJakarta dilaporkan, pergantian pimpinan dalam BGN perlu diikuti dengan.evaluasi menyeluruh dan perbaikam sistimik dalam pelaksanaan MNG. Untuk itu presiden perlu segera membangun sistim yang kuat, aman dan transparan bersih dari korupsi. Hal ini disampaikan oleh Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Rabu ((3/6)
“Tujuan MBG itu mulia dan penting, agar semua anak sekolah menjadi generasi penerus yang kuat dan cerdas perbaikan gizi adalah syarat utamanya.
Perlu Dewan Pengawas
Untuk itu menurut yang terpenting ada Dewan Pengawas dan otoritatif untuk mengawasi pelaksanaan program MBG. Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan evaluasi rutin setiap pelaksanaan MBG. Di setiap dapur.MBG ada petugas yang melaporkan data lengkap realtime pelaksanaan MBG di sekolah.
“Di dalamnya harus ada ahli gizi yang independen dan kompeten. Jangan lagi ada kasus keracunan pada siswa. Kalau ada kasus maka harus segera ada penanganan cepat dan tepat diiikuti evaluasi dan perbaikan agar tidak berulang,” ujarnya.
Harus Ada Ahli Gizi Pimpin BGN
Ia juga menegaskan pentingnya seorang ahli gizi dan praktisi yang kompeten dalam jajaran BGN yang memastikam keamanan dan mutu gizi progam MBG yang.dijalankan.
“Tanpa ahli gizi, BGN.tidak punya legitimasi menjalankan program MBG dan sulit mendapat kepercayaan masyarakat luas. padahal ini program strategis untuk masa depan Indonesia,” jelasnya.
Serahkan Pelaksanaan MBG pada POMG dan Kantin Sekolah
DKR mengusulkan agar pelaksana MBG bisa dilakukan oleh POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) dan kantin sekolah dibawah pengawasn kepala sekolah sehingga pertangunggjawaban ada di tingkat sekolah yang melaksanakan.
Dengan keterlibatan POMG maka penyerapan bahan makanan akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat pada nelayan, petani dan peternak. Kantin sekolah akan menyerap tenaga kerja setempat menumbuhkan lapangan kerja baru.
“POMG dan Kantin sekolah akan menumbuhkam semangat kerja dan berproduksi secara massif pada masyarakat yang akan.menciptakan gotong.royong secara nyata,” ujarnya.
“Pada tahap berikutnya POMG dan kanitin sekolah akan menjadi cikal bakal koperasi Merah.Merah Putih bukan hanya menyediakan kebutuham MBG tapi kebutuham masyarakat setempat,” jelas Roy Pangharapan.
Mulai dari Daerah Prioritas
DKR mendukung seluruh siswa mendapatkan pelayanan MBG seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun perlu dibangun secara solid dan bertahap.
Roy Pangharapan mengatakan bahwa MBG harus dimulai pada daerah-daerah prioritas yaitu pada sekolah-sekolah di daerah terpencil dan terisolir.
“Sekolah-sekolah prioritas tersebut ada di pulau-pulau terpencil, desa-desa di pegunungan, di hutan dan perkebunan tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah itu akan menajdi contoh di tempat lain yang secara bertahap akan masuk.meluas ke sekolah-sekolah di tingkat.kecamatan dan kabupaten dan kota,” papar Roy Pangarapan.
Memastikan Ketersediaan dan Distribusi Susu
Ia menambahkan bahwa peternakan sapi dan kambing harus sudah dimulai dan tersebar di seluruh pulau di seluruh Indonesia untuk.menyediakan susu bagi MBG.
“BUMN dan BUMD harus disiapkan untuk.pengadaan dan distribusi susu ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas,” jelasnya.
Susu juga akan didistribusikan oleh koperasi merah putih milik peternak di setiap daerah dan ikut meningkatkan ekonomi pedagang kecil..
Susu Untuk Bumil dan Balita di Posyandu
Setiap.posyandu sebulan sekali akan diiikuti gerakan minum susu untuk balita dan ibu hamil (bumil) untuk.memastikan gizi masyarakat.
“Perlu ada gerakan minum susu sebagai kampanye.kesehatam secara.masif di tingkat nasional.sampai kota dan kabupaten,” ujarnya.
Dengan demikian menurutnya program.MBG akan terpimpin dari istana negara sampai ke sekolah-sekolah dan posyandu seluruh Indonesia yang dilakukan secara sistimatis dan efisien tepat sasaran secara gotong royong antara pemerintah-rakyat dan pengusaha, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. (Web Warouw)
