JAKARTA – Pemerintah memastikan pengembangan proyek Kereta Trans Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak akan bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek strategis sepanjang 1.700 kilometer tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp350 triliun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di Pulau Sumatera. Langkah ini dilakukan guna mendukung Arah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas dan transportasi logistik di luar Pulau Jawa.
Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja, tetapi harus mendapatkan pendanaan di luar APBN,” kata Dudy usai Rapat Kerja dengan DPR RI dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (8/6), .
Menurut Dudy, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi sumber pembiayaan non-APBN untuk mendukung pembangunan jalur Kereta Trans Sumatera.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta sektor swasta melalui berbagai model investasi dan kerja sama.
Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting mengingat nilai investasi proyek yang sangat besar dan memerlukan dukungan pembiayaan jangka panjang.
Proyek Kereta Trans Sumatra dirancang membentang dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung dengan panjang jalur sekitar 1.700 kilometer.
Jaringan rel ini diharapkan menjadi tulang punggung transportasi logistik dan penumpang di Sumatra, menghubungkan sekaligus pusat-pusat ekonomi yang selama ini masih mengandalkan transportasi jalan.
Pemerintah menilai keberadaan jaringan api terintegrasi dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, dan memperkuat daya saing perekonomian daerah.
Bagi masyarakat di berbagai wilayah Sumatera, proyek ini juga membawa harapan baru terhadap akses transportasi yang lebih cepat, aman, dan terjangkau.
Pembangunan Kereta Trans Sumatera tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur semata.
Jalur ini berpotensi membuka konektivitas antardaerah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru di sepanjang jalur rel.
Pelaku usaha, petani, hingga sektor industri diperkirakan akan memperoleh manfaat dari distribusi barang yang lebih efisien dan biaya transportasi yang lebih rendah.
Pemerintah bersama sejumlah lembaga telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan Kereta Trans Sumatera.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan rel di luar Pulau Jawa.
Tim kajian melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Danantara, serta PT KAI.
“Itu pengugasan dari Presiden kepada kami. Sekarang sedang dibuat tim khusus untuk pengkajian bersama Kemenko Infrastruktur, Danantara, dan Kementerian Perhubungan,” ujar Bobby.
Bobby mengungkapkan kebutuhan investasi pembangunan jalur Kereta Trans Sumatera dari ujung ke ujung diperkirakan mencapai 20 hingga 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun.
Besarnya nilai investasi tersebut menjadikan proyek ini sebagai salah satu rencana pengembangan transportasi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Oleh karena itu, pemerintah menilai keterlibatan investor dan lembaga pembiayaan menjadi faktor penting untuk memastikan proyek dapat berjalan sesuai target.
Pengembangan Kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Selama beberapa dekade, jaringan kereta api modern lebih terlihat di Pulau Jawa. Melalui proyek ini, pemerintah ingin menghadirkan sistem transportasi massal dan logistik yang lebih efisien di Sumatera.
Jika terealisasi, proyek tersebut berpotensi menjadi penghubung utama berbagai pusat perekonomian di Sumatera sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri ke berbagai wilayah Indonesia.
Sekitar 1.700 kilometer, menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Diperkirakan mencapai 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun.
Pemerintah menyatakan pengembangan proyek akan mengandalkan berbagai sumber pendanaan di luar APBN.
Pemerintah membuka peluang keterlibatan Danantara, investor swasta, serta berbagai skema pembiayaan alternatif lainnya.
Karena berpotensi meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mempercepat pergerakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. (Enrico N. Abdielli)
