JAKARTA — Media sosial mulai diramaikan dengan daftar.24 nama dan entitas yang diduga terlibat dalam kasus korupsi program MBG. Pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya , Krisna Murti mengklaim kliennya telah menyetorkan 26 nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Krisna menyebut puluhan nama-nama besar itu juga telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
“Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP,” ujarnya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (10/6).
Kendati demikian, Krisna tidak mengungkap lebih jauh ihwal siapa saja sosok yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG itu. Ia hanya mengatakan mereka-mereka yang terlibat berasal dari beragam lembaga di tingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
Tidak hanya itu, Krisna menyebut jumlah yang disampaikan Sony kepada penyidik juga baru sebagian. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan daftar nama itu masih akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan.
“Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja,” tuturnya.
Sebelumnya mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan pengajuan JC yang dilakukan kliennya bukan untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengklaim melalui JC itu kliennya akan menyatakan kooperatif dan mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus itu.
“Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kami ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa saja yang terlibat dalam program unggulan presiden ini,” ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (8/6).
Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG.
Dalam hal ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan penerima sekolah.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Kata Syarief, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.
Ketiganya, kata dia, juga melakukan mark up harga pada saat pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG.
Ia memperkirakankan pengadaan yang tidak sesuai yakni 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.
Daftar Nama Beredar di Medsos
Berdasarkan daftar nama yang beredar di kalangan wartawan dan media sosial, puluhan nama tersebut berasal dari pejabat eksekutif, anggota legislatif, aparat penegak hukum hingga pihak swasta.
Puluhan nama yang disebut dalam daftar tersebut memuat sejumlah tokoh yang saat ini masih aktif menjabat di lembaga negara.
Namun, daftar nama yang beredar masih sebatas informasi yang belum terverifikasi secara resmi oleh aparat penegak hukum. Berikut daftarnya dikutip dari RMOL:
Terstruktur – Sistimatis – Masif
Temuan korupsi dalam Program MBG ini nampaknya akan membongkar jaringan yang luas, terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) tidak hanya sampai di 3 pimpinan pucuk BGN dan 26 nama yang beredar saja.
Program yang dikerjakan secara nasional oleh hampir di semua institusi dan lembaga negara dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai desa dan kelurahan ini,— seperti sebuah jala raksasa yang akan menangkap semua yang terlibat di dalamnya.
Masyarakat terus menunggu kelanjutan dari kasus ini. Sampai sejauh mana jala akan menjerat. (Web Warouw)
