28 tahun lalu kita ganti raja. 30 tahun ke depan kita pastikan rakyat bukan penonton, tapi pemilik.
Oleh: Herianto, SE *
DUA puluh delapan tahun setelah 21 Mei 1998, kata “Reformasi Jilid II” kembali jadi alarm. Bagi sebagian aktivis, itu tanda pintu otoritarianisme mau ditutup lagi. Bagi sebagian elite, itu disebut “koreksi konstitusi demi efisiensi”. Di tengah tarik-ulur itu, rakyat bertanya satu hal: siapa yang kini pegang kunci rumah demokrasi Indonesia?
Capaian Prosedural vs Struktur Ekonomi
Reformasi Jilid I 1998-2004 punya rapor bagus di atas kertas. UU Pers 1999 lahirkan 2000+ media. Amandemen UUD 1945 buka jalan pilpres langsung 2004. Otonomi Daerah pecah kuasa Jakarta ke 514 daerah. Dwifungsi ABRI dicabut.
Tapi struktur ekonomi warisan 32 tahun Orde Baru tak banyak bergeser. Akumulasi modal, konsesi SDA, jejaring bisnis tetap utuh. Ilmuwan politik Jeffrey A. Winters menyebutnya “oligarki kompetitif”: kuasanya menyebar, tapi pintu masuknya tetap modal dan relasi.
Metamorfosis 5 Simpul Kuasa
Dua dekade menunjukkan oligarki itu adaptif. Ia pindah ke simpul baru:
1. Partai Politik. UU Parpol + UU Pemilu bikin partai jadi satu-satunya gerbang kekuasaan. LSI 2019: caleg DPR butuh Rp1-5 miliar. Pilkada 2024: Rp20-50 miliar. Hasilnya, pengusaha jadi caleg lintas partai, lintas era.
2. BUMN & PSN. DJKN 2023: aset BUMN Rp10.365 triliun. Ada 232 PSN senilai Rp5.746 triliun. FITRA 2014-2024: 40% komisaris BUMN berlatar politik/partai, lintas rezim.
3. Kepala Daerah. Otonomi lahirkan APBD raksasa: DKI Rp82 triliun, Jatim Rp37 triliun. KPK catat 344 kepala daerah korupsi 2004-2024, mayoritas tambang-sawit-infrastruktur. Riset UGM: 46% punya relasi keluarga dengan pejabat sebelumnya.
4. Media & Algoritma. Nielsen 2023: 12 grup kuasai 75% iklan. UU ITE 1.900 laporan sampai 2023. Dengan 197 juta pengguna medsos 2024, algoritma jadi mesin legitimasi baru.
5. Sektor Keuangan. BLBI 1998: Rp144,5 triliun ke 48 bank. BPK 2000: Rp138 triliun macet. Kebijakan itu selamatkan tabungan rakyat, tapi wariskan “moral hazard”.
PDIP Sebagai Cermin, Bukan Vonis
Data KPU 1999-2024 menempatkan PDIP sebagai studi kasus. Menang 1999, 109 kursi 2014, 128 kursi 2019, 110 kursi 2024. Kuasai eksekutif 2001-2004 + 2014-2024. Total 15 tahun akses APBN Rp2.000 triliun/tahun.
PDIP bukan untuk dihakimi. Ia bukti empiris: Reformasi melahirkan aktor baru. Tapi tanpa ubah insentif struktural, aktor baru tetap main di lapangan lama. “Perubahan pemain tidak serta-merta mengubah jalannya pertandingan”.
Haluan Baru 2024-2026 vs Wacana Lama
Pemerintahan Prabowo-Gibran bawa haluan berbeda. Larangan ekspor nikel mentah 2020 + bauksit 2023 paksa hilirisasi. Ekspor turunan nikel naik US$4,6 miliar 2014 menjadi US$33 miliar 2023.
Kasuistiknya konkret: 80.081 Kopdes Merah Putih berbadan hukum per Juli 2025, tiap unit dapat plafon Rp5 miliar. 30.000 dapur MBG klaim buka 1,5 juta kerja. Konsolidasi BUMN 78 menjadi 47 klaster, target 1000 menjadi 200 entitas. 100 desa nelayan jalan, target 2000.
Kebijakan ini menekan model rente ekspor mentah. Tapi di sisi lain muncul wacana revisi UU MK, UU KPK, UU Pemilu. Itu yang bikin alarm 98 bunyi lagi.
Penutup: Uji 3 Hal
Reformasi 1998 berhasil ganti rezim. Tantangan 2026-2045 adalah ganti insentif struktural. Selama biaya politik mahal + ambang batas 20%, partai akan bergantung modal besar. Selama BUMN/PSN jadi bancakan, oligarki akan pindah rumah.
Maka setiap wacana Reformasi Jilid II harus diuji 3 hal:
1. Perkuat kedaulatan rakyat atau segelintir elite?
2. Perketat atau longgarkan akuntabilitas KPK, MK, BPK?
3. Putus atau sambung rantai rente SDA + keuangan?
28 tahun lalu kita ganti raja. 30 tahun ke depan kita pastikan rakyat bukan penonton, tapi pemilik. Jika jawabannya penonton, kita hanya ganti kunci. Jika pemilik, Reformasi 1998 baru selesai.
————-
*Penulis Herianto, SE, mantan Ketua PRD Sumatera Utara, Ketua Relawan Persatuan Nasioanl.
