MEDAN – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memilih People Power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggagalkan Pemilu 2019. Koordinator Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara Muhammad Ikhyar Velayati Harahap menilai Amin Rais mengadopsi mentah-mentah Strategi Partai Komunis Philipina (Communist Party of Philippines-CPP) dalam menjatuhkan Presiden Marcos 1986 lewat Isu kecurangan Pemilu.
“Pak Amin Rais ini sangat terobsesi dengan kekuasaan. Sampai-sampai untuk merebut kekuasan pakai strategi Partai Komunis Pilipina ketika menggulingkan Presiden Marcos lewat People Power 1986. Katanya anti komunis, koq pakai stategi komunis?” kata Ikhyar Velayati dalam rilisnya yang diterima Bergelora.com di Medan, Selasa (2/4).
Ikhyar mengingatkan, saat itu di Pilipina, kekuatan masyarakat sipil dipimpin oleh gerakan kiri yang digalang oleh CPP untuk melawan kediktaktoran Presiden Marcos. Untuk menghadapi pemilihan umum yang curang, CPP membentuk alat kampanye dan front kekuatan demokratik yang disebut NAMFREL ( National Movement of free Election) yang di dukung penuh kekuatan gereja khatolik Philipina lewat tokohnya yang sangat kharismatik yaitu Kardinal Sin.
“Strategi politik elektoral CPP ini berhasil mendorong People Power pada Februari 1986 yang menggulingkan Marcos dan mengangkat Corazon Aquino sebagai penggantinya,“ Kata Ikhyar di Kantor Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara Jalan Letda Sujono Medan.
Meski demikian, Ikhyar menjelaskan bahwa strategi People Power yang sedang di rancang Amin Rais tidak akan membuahkan hasil karena tidak ada syarat material dan tidak punya landasan objektif saat ini.
“People Power Februari 1986 di Pilipina berhasil menggulingkan Diktator Marcos karena terpenuhinya syarat-syarat objektif, yaitu di era Marcos negara di pimpin secara diktator,” katanya.
Ia melanjutkan, ruang demokrasi dan expresi kebebasan ditutup oleh rezim Marcos yang berkuasa. Bahkan Presiden Marcos berkonflik dengan gereja lewat kebijakan yang memberlakukan Martial Law (1972-1981). Konsekwensi dari kebijakan tersebut mengakibatkan pelanggaran HAM yang korbannya banyak dari jemaat gereja Katholik.
Selain itu menurutnya praktek KKN massif menghinggapi rezim Marcos. Semua aset ekonomi di kuasai dan di bagi-bagi oleh klan yang berkuasa mengakibatkan kebencian massa rakyat terhadap rezim Marcos semakin memuncak. Harapan satu satunya rakyat akan perubahan ekonomi dan politik lewat suksesi pemilu. Tetapi momentum politik ini justru yang di curangi oleh Rezim Marcos.
“Itu landasan politik dan ekonomi sehingga people power berhasil di Philipina. Hal itu juga yang terjadi pada rezim Diktator Soeharto tahun 1998,” katanya.
Onani Politik
Selain itu, menurut Ikhyar Velayati yang juga Kordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara itu,–faktor subjektif gerakan semisal kekuatan keagamaan, kelas menengah, dan kekuatan demokratik yang luas harus berada dalam satu front politik yang di terima oleh rakyat. Perubahan haluan kebijakan ekonomi dari kapitalisme Internasional juga signifikan dan berpengaruh terhadap suksesnya People power di Philipina.
“Kedua syarat objektif dan subjektif tersebut tidak ada di Indonesia. Amien Rais sedang melakukan onani politik,” ujarnya.
Saat ini menurutnya di Indonesia justru situasinya berbanding terbalik dengan keinginan Amien Rais. Kekuatan Ormas Islam, kelas menengah dan gerakan pro demokrasi justru mayoritas berpihak pada petahana, semisal NU, MUI dan pesantren sebagian besar simpul massa islam.
“Kelas menengah Indonesia yang lahir dari rahim reformasi, mayoritas malah mendukung Jokowi dan anti kepada Prabowo-Sandi yang dikenal publik sebagai kekuatan lama pro keluarga diktaktor Soeharto. Faktor Tokoh dan doktrin keagamaan yang menjadi ideologi penggerak massa seperti di Pilipina, saat ini justru berada di gerbong 01, misalnya tokoh tokoh agama Islam kharismatik yang beraliran Aswaja dan pesantren,” jelasnya.
Dalam kontek situasi internasional menurutnya, transisi dari negara diktator ke negara demokratis atau gelombang demokratisasi sudah selesai di negara-negara berkembang dan juga negara timur tengah. Sehingga isu pemilu curang yang coba di dorong menjadi strategi people power tidak punya landasan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia atau dengan kata lain tidak punya momentum yang tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada tokoh sentral yang bisa menjadi panutan dan di ikuti oleh massa, seperti Kardinal Sin di Philipina. Habib Riziq yang coba di desain sebagai tokoh sentral justru bermasalah secara hukum karena isu asusila dan lari keluar negeri. Sementara Amien Rais yang mencoba mengambil alih posisi sentral tersebut justru tidak populer di kalangan massa islam dan mendapat penolakan dari gerakan pro demokrasi secara umum.
“Statemen Amin Rais akan membuat People Power jika 02 kalah dalam Pilpres 2019, sebenarnya adalah bentuk pengakuan akan kekalahan Capres Prabowo dalam Pilpres 2019. Ditambah imajinasi liar Amien Rais atau onani politik yang sangat terobsesi akan kekuasaan yang hingga kini tidak pernah mendapat kepercayaan dari rakyat,” tegas Ikhyar. (Joko P)
