JAKARTA- Calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said diminta untuk menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan tidak mengobarkan politik identitas dalam politik Pilkada merebut kekuasaan di Jawa Tengah. Hal ini ditegaskan oleh Debby Joice Manthey, Sekretaris Jenderal Rumah Perjuangan Kita (RPK) menanggapi pernyataan-pernyataan Sudirman Said yang mendukung politik Identitas di depan puluhan media asing yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC) di Jakarta, Kamis (5/4) .
“Maksudnya apa dia justru membenarkan politik identitas yang nantinya bisa menjurus ke SARA? Inikan gak bisa dibiarkan! Seharusnya Bawaslu tidak mendiamkan pernyataan Sudirman Said seperti itu,” tegasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (8/4) di Jakarta.
Ia mengingatkan bahwa saat ini bangsa Indonesia menegaskan kembali Pancasila, NKRI dan kebhinnekaan dalam persatuan dengan cara saling menghormati dan bertoleransi terhadap perbedaaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Itu semua adalah jalan keluar untuk menghadapi perpecahan akibat politik identitas. Jangan sampai ada calon gubernur yang justru mengobarkan perpecahan demi hasrat kemenangan. Karena hal ini akan menghancurkan NKRI sendiri,” ujarnya.
Rakyat Jawa Tengah menurut Debby yang mayoritas terdiri dari orang jawa sebenarnya sudah berhasil menjaga dan memelihara kehidupan berbangsa dengan tidak pernah menuntut hak atas nama orang Jawa.
“Semua suku, agama, ras dan golongan di Jawa selama ini sudah hidup tentram dan damai dengan menolak politik perpecahan berdasarkan identitas. Jangan sampai gara-gara seorang calon gubernur maka kehidupan berbangsa terganggu,” tegasnya.
Menurutnya, sangat aneh apabila seorang Sudirman Said yang sudah menjadi figur nasional secara sengaja bahkan terencana mengakui dan mengangkat politik identitas disaat Pilkada Serentak di Jawa Tengah saat ini.
“Padahal dia tahu hal tersebut membahayakan NKRI, membahayakan Bhinneka Tunggal Ika. Apa memang tujuannya mau membubarkan semua komitmen yang dibangun pendiri bangsa ini dan seluruh rakyat Indonesia sejak tahun 1945 itu,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa di beberapa tempat, seperti di Papua, Maluku, Sumatera dan daerah lainnya, justru sukses dipimpin bukan oleh orang mayoritas.
“Ini semua karena keberhasilan rakyat dalam menjaga Pancasila, NKRI dan kebhinneka tunggal ikaan di daerah-daerah tersebut. Anggapan berdasarkan mayoritas dan minoritas terkait suku, agama dan ras sudah tidak relevan bagi bangsa ini. Kalau bangsa Indonesia mau maju. Jangan pilih pemimpin yang mengobarkan mayoritas dan minoritas seperti itu,” tegasnya.
*Pernyataan Sudirman Said*
Sebelumnya, Calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said dihadapan puluhan media asing yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC), Kamis (5/4) lalu menyatakan Indonesia sangat beragam, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama.
“Sehingga politik identitas sulit untuk dihindari. Di Bali, tidak mungkin memilih gubernur orang Papua, Di Solo, meskipun Pak Jokowi punya mantu orang Sumatera Utara, sulit orang Batak menjadi wali kota di Solo,” katanya dalam berita yang dimuat dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/05/di-hadapan-media-asing-sudirman-said-paparkan-program-kerja beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, politik identitas sudah ditunjukkan secara terbuka oleh Sudirman Said dalam kunjungannya ke Rizieq Shihab di Arab Saudi. Foto pertemuan Sudirman Said dengan Rizieq Syihab itu beredar di media sosial beberapa waktu lalu.
Kepada media massa, pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera, membenarkan pertemuan tersebut.
“Benar, seminggu yang lalu (pertemuannya). Banyak rombongannya,” kata Kapitra, Selasa (27/3).
Sebagaimana diketahui, Sudirman Said yang berpasangan dengan Ida Fauzyiah diusung Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PAN. Kapitra mengatakan pasangan ini didukung untuk menang di pilkada serentak.
“Koalisi partai pendukung memang difasilitasi untuk menang. Dan memang diarahkan untuk memilih Sudirman Said. Habib memberi support, dukungan,” tuturnya.
Rizieq Shihab sangat erat kaitannya dengan politik identitas agama tertentu. Sudah sejak Mei 2017, pihak Kepolisian menegaskan dimasukannya nama Muhammad Rizieq Shihab dalam daftar pencarian orang atau DPO sudah sesuai prosedur. Ia dinyatakan buron karena sudah berstatus tersangka dan selama ini menghindari panggilan pemeriksaan.
Organisasi massa (ormas) “Rumah Perjuangan Kita” atau disingkat RPK didirikan pada tanggal 9 November 2017 di Jakarta Pusat dengan Akte Notaris Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH Nomor 62 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017005.AH.01.07.Tahun 2017. Tujuan dari organisasi ini adalah membela Pancasila, 0NKRI, UUD’45 dan Kebhinekaan dalam Persatuan Indonesia. (Saraswati)
