KUPANG- Para pelanggan PLN harus berhati-hati dan cek rekening PLN yang harus di bayar. Pesan itu disampaikan Sam Mbatu karena pengalamannya ketika membayar rekening Listrik bulanan di jalan Palapa, Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini. Keluhan ini juga, di sampaikan kepada Bergelora.com di Kupang, Rabu (11/11).
“Ketika anak saya, namanya Will membayar rekening PLN, petugas mengatakan kalau 3 bulan tidak bayar akan dicabut meterannya dan digantikan dengan pulsa prabayar. Ini PLN memaksa orang,” ujarnya.
Dia mengatakan, pulsa prabayar ini sangat membebani masyarakat dari semua kalangan.
“Coba di bayangkan , mereka yang pasang prabayar bayarnya lebih besar di bandingkan dengan pulsa bulanan. Ini sama dengan listrik pintar membodohi masyarakat,”paparnya.
Senada dengan itu, Steve Manafe membenarkan apa yang di katakan Sam Mbatu. Setiap bulan dia harus bayar Rp350.000 tapi sekarang dengan prabayar dia harus mengeluarkan ongkos lebih besar lagi yakni Rp1,2 juta. jadi Steve minta supaya kembali ke pembayaran bulanan karena sangat membebani hidupnya.
Masyarakat di himbau untuk terus mewaspadai ‘permainan’ yang beraroma kecurangan yang di lakukan pihak PT (Persero) PLN area Kupang terkait akumulasi tagihan rekening Listrik bulanan. Aroma kecurangan yang di maksud adalah mengabaikan selisih pemakaian Kwh listrik bulanan yang membengkak, kemudian mendesak pelanggan untuk melunasi disertai dengan ancaman pencabutan meteran .Tujuannya, agar diganti dengan meteran pulsa.
Seorang guru yang tidak mau di sebut namanya mengalami hal yang sama ketika membayar rekening bulanan. Dia mengaku selama 4 bulan melakukan penelitian khusus listrik di Kota Kupang merasa sangat di rugikan oleh PLN. Dia mengisahkan seluruh tagihan pada bulan Mei 2015, dia terlebih dahulu mencatat meteran di rumahnya. Setelah membayar, kuitansi di simpan sebagai bukti. Itu dilakukannya selama beberapa bulan dengan membayar tepat pada tanggal 20 setiap bulan.
“Untuk bulan September saya sengaja tidak mau bayar. Terus petugas PLN datang dan meminta bayar Rp500.000. Dia ngotot mau cabut meteran. Saya suruh dia catat meteran dan kami cocokkan dengan catatan saya,” jelasnya.
Ia kemudian mengambil kuintansi yang sudah di kumpulkan 4 bulan terakhir dan cocokan angka yang di meteran yang sudah di catat petugas.
”Saya minta penjelasan soal perbedaan KWh. Petugas mengelak dan langsung pulang,” paparnya.
Dia menjelaskan, pada bulan September 2015 angka yang tertera pada meteran listrik dengan resi IDPEL 431000465232 atas nama Thamrin tertera 13.354 KWh tetapi yang tercatat di PLN sebesar 16.895 KWh maka hasilnya adalah Rp4.603.300.
“Saya bilang kepada petugas bagaimana kalian tagih saya suruh bayar Rp500.000, sementara PLN masih berutang Rp4 jutaan, mendengar itu mereka langsung pergi,” katanya lagi.
PLN Sewenang-wenang
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT Veki Lerik mengatakan setelah masa reses DPRD NTT, Komisi IV akan menanyakan hal itu kepada PLN Area Kupang agar menjadi jelas karena sudah keterlaluan. Setelah masa reses menurutnya, DPRD akan panggil PLN untuk menjelaskan hal ini.
“Mengapa bisa terjadi soal pergantian meteran. Itu adalah hak pelanggan. Mau ganti ya silakan tetapi kalau tidak mau diganti tidak boleh paksa. Hampir setiap hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya menghubungi dia mengeluhkan aksi sewenang-wenang PLN serta menggunakan pulsa yang setiap bulan semakin meningkat hampir 300 persen. Banyak pelanggan yang justru mengeluh,” ungkapnya.
Apalagi, pada 1 Januari 2016 mendatang ujarnya, tarif listrik 900 VA yang akan di hitung 1.300 VA ini pasti akan berdampak lagi bagi masyarakat.
Kepala Lembaga Ombudsman-NTT, Darius Beda Daton mengaku, hasil koordinasi Ombudsman dengan PLN Area Kupang mendapatkan penjelasan bahwa PLN saat ini sudah menghentikan pergantian meteran. Manager PLN Area Kupang, Maria Goreti yang di hubungi Bergelora.com beralasan sibuk rapat tidak bisa diganggu.
Tidak Boleh Monopoli
Sebelumnynya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli mengatakan bahwa ada mafia dalam bisnis pulsa (token) listrik PT PLN (Persero). Dia menjelaskan, sejak dulu masyarakat diwajibkan untuk menggunakan sistem pulsa untuk listrik PLN. Hal ini diduga lantaran adanya praktik monopoli di tubuh BUMN kelistrikan tersebut pada masa lalu.
“Itu kejam sekali. Karena misalnya kan masih ada anak yang masih belajar jam 8 malam, tapi tiba-tiba listriknya mati. Terus mau cari pulsa listrik kan tidak semudah beli pulsa telepon,” katanya di Jakarta, September lalu.
Menurutnya, pulsa listrik yang dibeli seharga Rp100.000 pun tidak serta merta listrik yang didapat masyarakat juga seharga tersebut. Namun masyarakat hanya mendapat listrik seharga Rp73.000 dengan harga Rp100.000.
“Mereka beli pulsa (listrik) Rp100.000, yang tersedia Rp73.000 tersedot provider. Padahal beli pulsa telepon saja, kalau beli pulsa Rp100.000 paling dipotong cuma jadi Rp95.000,” imbuh dia.
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menegaskan, sejak saat ini konsumen listrik tidak boleh lagi dimonopoli dengan dipaksa menggunakan sistem pulsa listrik. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih sistem listrik meteran atau pulsa.
“Kami ingin tidak boleh lagi dimonopoli. Rakyat bisa punya pilihan meteran atau pulsa,” imbuh dia.
Selain itu, dia juga meminta agar maksimum biaya administrasi yang ditarik perseroan untuk pulsa listrik hanya sekitar Rp5.000.
“Jadi dia beli (pulsa listrik) Rp100.000, listriknya bisa Rp95.000. Ini Pak Sofyan (Dirut PLN) luar biasa. Kami mohon dua keputusan ini segera dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa selama ini pengguna listrik prabayar (token) yang kurang mampu membeli listrik dengan cara mencicil. Misal, untuk membeli listrik seharga Rp100.000 mereka akan mencicilnya hingga dua atau tiga kali.
“Prabayar memang kadang-kadang masyarakat yang miskin sekali untuk bayar Rp100.000, dia bisa dua hingga tiga kali bayar. Dia beli Rp30.000, Rp5.000, beli lagi Rp15.000, terus Rp5.000 lagi,” tutur dia. (Philip Matias Giri)
