JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Persetujuan diambil dalam rapat kerja antara Banggar, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan alokasi TKD naik Rp 43 triliun, dari Rp 650 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 692,99 triliun.
“Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyat urusan TKD, dari Rp 650 triliun direspons oleh pemerintah naik menjadi Rp 693 triliun, tepatnya Rp 692,995 triliun,” kata Said.
Selain TKD, belanja kementerian dan lembaga juga naik Rp 12,3 triliun, dari Rp 1.498,3 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 1.510,5 triliun.
Belanja non-K/L bertambah Rp 900 miliar, dari Rp 1.638,2 triliun menjadi Rp 1.639,2 triliun.
Dengan perubahan ini, total usulan belanja negara dalam APBN 2026 meningkat Rp 56,2 triliun, dari Rp 2.786,5 triliun menjadi Rp 2.842,7 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penambahan anggaran TKD. Langkah ini ditempuh untuk meredam keresahan sejumlah daerah yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) akibat kondisi fiskal yang sempit.
“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu,” ujar Purbaya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Ia menambahkan, sudah menyiapkan langkah lobi ke Komisi XI DPR RI dan Banggar agar usulannya disetujui. Sebagai catatan, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 sebelumnya turun 29,3 persen menjadi Rp 650 triliun dari Rp 919,9 triliun pada APBN 2025.
“Nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI), dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ucap Purbaya. (Calvin G. Eben-Haezer)
