JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu alokasi anggaran untuk kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Penambahan sejumlah nomenklatur kementerian di era Prabowo akan membuat jumlah kementerian lebih banyak, yang menyebabkan publik menilai kabinet tersebut sebagai kabinet yang “gemuk”.
Kekhawatiran muncul bahwa anggaran untuk kabinet akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian.
“Nanti kita pelajari dulu ya,” ungkap Sri Mulyani secara singkat usai menghadiri makan siang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).
Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa kabinet gemuk Prabowo ini akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Rizal, penambahan nomenklatur kementerian tentu akan dibarengi dengan penambahan belanja negara, karena setiap kementerian baru membutuhkan anggaran untuk gaji pegawai dan program-program mereka masing-masing.
“Ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita,” ujarnya dalam diskusi virtual pada Rabu (16/10/2024).
Tahun ini, dengan 34 kementerian, belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun, di mana belanja pegawai sebesar Rp 276,34 triliun.
Sementara itu, total belanja negara yang dialokasikan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.621,3 triliun, sudah termasuk belanja pegawai sebesar Rp 297,71 triliun.
“Alokasi ini masih menggunakan asumsi 34 kementerian. Dengan jumlah kementerian 34 dan 46, maka apa yang dilakukan? Tentu bagi-bagi untuk belanja pegawainya akan semakin banyak. Mungkin tidak, misalnya biaya pegawainya tetap, kemudian dibagi-bagi jadi kecil-kecil setiap kementerian? Kan enggak mungkin,” imbuhnya.
Penambahan Kementerian Berisiko Korupsi
Rizal menambahkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian juga memerlukan waktu untuk penyesuaian, sinkronisasi, dan penyelarasan antara kementerian dan lembaga (K/L) baru dengan K/L yang sudah ada. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Prabowo, karena mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kabinet yang lebih besar tidaklah mudah.
Lebih lanjut, komposisi menteri dan calon menteri yang mayoritas berasal dari anggota partai juga berpotensi meningkatkan risiko penyelewengan APBN, termasuk korupsi.
“Jadi, kabinet yang gemuk ini akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah,” tuturnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Prabowo telah memanggil sekitar 49 calon menteri dan 59 calon wakil menteri serta kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 14 dan 15 Oktober lalu.
Selain itu, Prabowo dikabarkan juga akan menambah pos kementerian dan badan dalam kabinetnya. Meskipun belum ada angka pasti, diperkirakan akan ada 46 kementerian, meningkat dari Kabinet Indonesia Maju saat ini yang terdiri dari 34 kementerian. (Enrico N. Abdielli)
